Latar Belakang

Hukum Humaniter Internasional (HHI)
= Sering dikenal sebagai “hukum perang (jus in bello)” atau “hukum konflik bersenjata,” hukum humaniter internasional (HHI) mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, dan entitas hukum internasional lainnya selama masa konflik bersenjata. Bidang hukum internasional publik ini terdiri dari aturan-aturan yang dimaksudkan untuk melindungi mereka yang tidak, atau tidak lagi, turut serta dalam permusuhan, serta membatasi cara dan strategi konflik bersenjata. HHI mencakup perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang ditujukan secara khusus untuk menangani isu-isu kemanusiaan yang timbul langsung dari konflik bersenjata internasional maupun non-internasional.

Tenaga Bantuan Kemanusiaan – Perlindungan di bawah HHI
= Tenaga bantuan kemanusiaan adalah para pahlawan upaya bantuan global, sering beroperasi di garis depan krisis untuk memberikan bantuan dan perlindungan yang menyelamatkan jiwa. Dengan komitmen dan keberanian yang tak tergoyahkan, mereka menavigasi lingkungan yang kompleks dan berbahaya, termasuk zona konflik bersenjata. Para profesional dan relawan berdedikasi ini memberikan layanan penting, mulai dari perawatan medis dan distribusi makanan hingga dukungan psikologis dan advokasi hukum.

Di bawah HHI, tenaga bantuan kemanusiaan dilindungi oleh hukum kebiasaan humaniter internasional (CIHL), Protokol Tambahan I (AP I), dan Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Statuta ICC).

• CIHL, Aturan 33:
  Dilarang menyerang personel dan objek yang terlibat dalam misi penjaga perdamaian sesuai Piagam PBB, selama mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada warga sipil dan objek sipil menurut hukum humaniter internasional.
• AP I, Pasal 71:
  Bila diperlukan, tenaga bantuan dapat menjadi bagian dari setiap aksi bantuan, khususnya untuk transportasi dan distribusi barang bantuan; partisipasi tenaga bantuan tersebut tunduk pada persetujuan pihak yang wilayahnya menjadi lokasi tugas mereka. Tenaga bantuan tersebut harus dihormati dan dilindungi.
• Statuta ICC, Pasal 8(2)(b)(iii):
  Merupakan pelanggaran serius hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional, yaitu: dengan sengaja menyerang personel, instalasi, material, unit, atau kendaraan yang terlibat dalam misi kemanusiaan atau penjaga perdamaian sesuai Piagam PBB, selama mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada warga sipil atau objek sipil menurut hukum konflik bersenjata internasional.

Organisasi Kemanusiaan
= Banyak tenaga bantuan kemanusiaan bekerja dan/atau menjadi relawan di organisasi kemanusiaan. Salah satu yang paling terkenal adalah Komite Internasional Palang Merah (ICRC). Dengan tujuan murni kemanusiaan untuk melindungi kehidupan dan martabat korban konflik bersenjata serta bentuk kekerasan lainnya dan memberikan bantuan, ICRC adalah organisasi yang imparsial, netral, dan independen. Dengan mendukung dan memperkuat HHI serta nilai-nilai kemanusiaan universal, ICRC juga bekerja untuk meminimalkan penderitaan. ICRC didirikan pada Februari 1863, dan memimpin operasi global yang dijalankan oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dalam situasi konflik bersenjata dan kekerasan lainnya.

= ICRC tidak memegang mandat kemanusiaan ini sendirian. Ada organisasi internasional kemanusiaan lain, seperti Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), Médecins Sans Frontières (MSF), Catholic Relief Services (CRS), dan banyak lagi. Organisasi-organisasi kemanusiaan ini memainkan peran vital dalam melindungi martabat manusia dan meringankan penderitaan selama konflik bersenjata maupun masa sulit lainnya, dengan memberikan bantuan penting mulai dari perawatan medis darurat, tempat tinggal, ketahanan pangan, hingga perlindungan hukum.

Isu

Sumber: Laporan Insecurity Insight, “Hovering Threats: The Challenges of Armed Drones in Humanitarian Contexts,” Januari 2025.

Meningkatnya penggunaan drone bersenjata di zona konflik menimbulkan tantangan serius terhadap akses kemanusiaan dan distribusi bantuan penyelamatan jiwa. Di daerah berisiko tinggi, masalah keamanan bagi personel sering memaksa organisasi kemanusiaan mengurangi atau menghentikan operasi mereka, sehingga melemahkan program penting justru di saat paling dibutuhkan. Penggunaan senjata peledak di area padat penduduk menyebabkan kerugian sipil yang parah dan sangat mengganggu layanan kesehatan darurat, meninggalkan banyak orang tanpa perawatan medis tepat waktu. Selain itu, ketakutan menjadi sasaran serangan membuat komunitas terdampak enggan mengakses layanan penting, semakin memperburuk krisis kemanusiaan.

Operasi drone bersenjata tidak hanya meningkatkan risiko di lapangan, tetapi juga merusak kepercayaan, membatasi akses, dan memperdalam penderitaan mereka yang terjebak dalam konflik.

Contoh: Pada 1 April 2024, sebuah drone Israel Hermes-450 menyerang konvoi bantuan kemanusiaan World Central Kitchen (WCK) di Gaza, menewaskan tujuh tenaga bantuan kemanusiaan. Serangan ini menghancurkan tiga kendaraan WCK yang jelas bertanda dan memaksa operasi bantuan berhenti, meskipun rute konvoi telah dikoordinasikan dengan otoritas militer.

Walaupun senjata peledak tidak sepenuhnya dilarang di area padat penduduk oleh HHI, penggunaannya harus mengikuti aturan perilaku permusuhan, terutama larangan serangan membabi buta dan tidak proporsional, serta kewajiban mengambil langkah-langkah wajar untuk melindungi objek dan populasi sipil dari kerusakan. Namun, penggunaan senjata peledak, terutama yang dikirim melalui drone, sering kali—jika bukan selalu—bersifat membabi buta.

Statistik

Sumber: Laporan Insecurity Insight, “Hovering Threats: The Challenges of Armed Drones in Humanitarian Contexts,” Januari 2025.

• Pertama kali dicatat pada 2016 di Provinsi Idlib, Suriah, ketika dua serangan drone oleh pasukan Suriah dan Rusia memengaruhi bantuan atau layanan kesehatan.
• Hingga 2019, tidak ada lagi catatan serangan drone terhadap bantuan atau kesehatan, sampai kemudian muncul di Afghanistan dan Libya.
• Sejak 2023, laporan mengenai serangan drone yang memengaruhi operasi kemanusiaan meningkat, seiring dengan meningkatnya penggunaan senjata peledak udara terhadap proyek kesehatan.
• Tercatat 34 kejadian serupa antara 2016–2022. Dari 2022 ke 2023, insiden meningkat lebih dari lima kali lipat; dan pada 2024, jumlahnya lebih dari tiga kali lipat dibanding 2023.

Secara umum, penggunaan bahan peledak dalam perang semakin meningkat, termasuk dampaknya terhadap bantuan dan layanan kesehatan. Dari semua insiden yang memengaruhi kegiatan bantuan atau kesehatan pada 2023, 31% melibatkan senjata peledak, meningkat lagi pada 2024 menjadi 48%. Pengiriman peledak melalui drone juga semakin umum, dari 6% di 2023 menjadi 12% di 2024. Penggunaan drone dalam pertempuran kemungkinan besar akan terus meningkat seiring dengan ketersediaannya yang semakin luas bagi kelompok bersenjata, harganya yang semakin murah, meningkatnya keselamatan operator, serta akurasi yang lebih baik.

Bahan Pemikiran – Usulan Solusi

1. Koalisi negara yang lebih kuat untuk implementasi dan penegakan HHI
   = Dalam banyak situasi, tenaga bantuan kemanusiaan tidak lagi bisa berasumsi bahwa pemerintah maupun kelompok bersenjata akan menjamin akses mereka yang aman ke populasi terdampak konflik. Hal ini disebabkan kesenjangan yang semakin lebar antara HHI dan kemajuan teknologi, khususnya penggunaan drone untuk mengirim bahan peledak.

Negara-negara sering lalai menindak tegas pelanggaran resolusi PBB atau putusan pengadilan internasional. Ironisnya, negara-negara yang mengecam pelanggaran HHI tetap memasok senjata ke zona konflik, secara langsung memfasilitasi serangan membabi buta yang merugikan tenaga bantuan kemanusiaan.

Untuk memperkuat HHI sebagai pencegah yang lebih efektif terhadap kejahatan perang di masa depan dan mempercepat proses keadilan bagi korban serangan terhadap tenaga bantuan, negara harus memperkuat mekanisme akuntabilitas dan kepatuhan. Kegagalan HHI bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena sikap meremehkan aturan dan lemahnya sistem penegakan. Oleh karena itu, negara perlu membentuk koalisi yang lebih kuat dengan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran HHI.

2. Langkah keselamatan operasional dan teknologi pertahanan di lokasi bantuan kemanusiaan dan wilayah sipil
   = Sebisa mungkin, lembaga bantuan kemanusiaan perlu memberikan kapasitas keamanan setara kepada tenaga bantuan mereka, untuk mengelola bahaya terkait serangan drone.

Penerapan teknologi pertahanan modern untuk mendeteksi dan/atau mengacaukan drone di lokasi bantuan dan wilayah sipil merupakan salah satu cara paling efektif untuk melindungi tenaga bantuan. Drone jammer (pengacau sinyal) sah digunakan secara hukum, karena tidak menghancurkan drone, tetapi hanya memblokir sistem navigasi sehingga drone mendarat dengan aman.

Penggunaan jammer ini terbatas pada zona tertentu—misalnya rumah sakit, kamp sipil, atau konvoi bantuan—tidak mengganggu seluruh wilayah atau operasi militer sah. Tujuan jammer tetap selaras dengan prinsip netralitas HHI: melindungi semua misi kemanusiaan, apa pun pihak yang dilayani.

Secara hukum, penggunaan jammer tidak melanggar HHI karena tidak ada hak bagi pihak bertikai untuk menggunakan senjata (drone) menyerang pihak yang dilarang. Dengan demikian, pemotongan kemampuan itu di wilayah terbatas hanyalah penegakan hukum yang sudah ada melalui cara teknis.

Hal ini bisa disamakan dengan bendera biru atau tanda pada konvoi penjaga perdamaian yang memberi sinyal: “Jangan serang di sini.” Jika pihak mengabaikan itu, drone mereka dibuat tidak efektif.

Ini adalah cara proporsional dan non-kekerasan untuk menegakkan status perlindungan, memanfaatkan teknologi yang ada guna menjawab ancaman baru yang mendesak, tanpa melanggar hukum perang—justru membantu para pihak mematuhi maksud dari HHI itu sendiri.