Ketika Pinjaman Berasal dari Lembaga Ilegal, Masihkah Mengikat?
Perkembangan teknologi finansial (financial technology/fintech) telah melahirkan berbagai inovasi dalam sektor pembiayaan, salah satunya melalui layanan pinjaman online (pinjol). Namun di balik kemudahan tersebut, muncul fenomena maraknya pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin otoritas yang berwenang. Salah satu pertanyaan yang sering muncul di masyarakat adalah apakah utang kepada pinjol ilegal yang tidak dibayar dapat […]
Pentingnya Kepastian Hukum dalam Perjanjian Pengalihan Hak Cipta
Dalam praktik bisnis dan industri kreatif, pengalihan hak cipta merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan komersialisasi karya. Mulai dari penerbitan buku, produksi musik dan film, pengembangan perangkat lunak, hingga konten digital, hampir seluruh pemanfaatan karya intelektual melibatkan perjanjian pengalihan hak cipta antara pencipta dan pihak penerima hak. Sayangnya, masih banyak pihak yang memandang perjanjian […]
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS AKTA BERIDENTITAS PALSU
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah sesuai dengan hukum serta bebas dari cacat hukum yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Namun, […]
NDA (Non-Disclosure Agreement): Ketika Rahasia Bisnis Perlu Dijaga, Bukan Sekadar Janji Lisan
Dalam dunia bisnis, obrolan “off the record” sering dianggap cukup. Padahal, justru dari obrolan santai itulah banyak masalah hukum bermula. Informasi strategi, data klien, rencana proyek, hingga angka keuangan kerap dibagikan sebelum ada kerja sama yang jelas. Ketika kemudian informasi itu bocor atau digunakan pihak lain, penyesalan biasanya datang terlambat. Di sinilah Non-Disclosure Agreement (NDA) […]
PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Reformulasi Kepastian Berusaha di Indonesia
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 memperluas dan memperdalam rezim Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) dengan memperluas cakupan sektor usaha, memperkuat peran sistem Online Single Submission (OSS), serta menata ulang mekanisme pengawasan dan sanksi administratif. Selang beberapa waktu berjalan, Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 yang menegaskan […]
Tanggung Jawab Platform Digital atas Kerugian Pengguna: Antara Fasilitator dan Pelaku Usaha
Pendahuluan Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai platform digital yang memfasilitasi interaksi dan transaksi masyarakat, seperti marketplace, media sosial, serta aplikasi penyedia jasa berbasis daring. Keberadaan platform digital tersebut memberikan kemudahan dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya ketika pengguna mengalami kerugian dalam transaksi yang dilakukan […]
Apakah Non-Muslim Bisa Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Agama?
Pertanyaan mengenai apakah non-Muslim dapat berperkara di Pengadilan Agama sering kali menimbulkan kebingungan di masyarakat. Hal ini wajar, mengingat Pengadilan Agama selama ini identik dengan penyelesaian perkara bagi umat Islam. Namun, apakah benar Pengadilan Agama hanya untuk Muslim? Kewenangan Pengadilan Agama dan Asas Personalitas Keislaman Secara normatif, kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 ayat […]
Pemanfaatan Lahan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan dalam Perspektif Undang-Undang Kehutanan
Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor unggulan nasional yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, ekspansi perkebunan kelapa sawit kerap bersinggungan dengan kawasan hutan, yang secara hukum memiliki status dan rezim pengelolaan tersendiri. Praktik pembukaan dan pemanfaatan lahan sawit di kawasan hutan menimbulkan berbagai persoalan hukum, mulai dari pelanggaran perizinan, kerusakan lingkungan, […]
Menempatkan Business Judgment Rule sebagai Pembatas antara Risiko Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi Direksi BUMN
Direksi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) merupakan suatu posisi yang strategis dalam struktur organ perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi berperan selaku organ, wakil, dan pengurus perusahaan. Dalam menjalankan tugas kepengurusan BUMN tersebut, Direksi dituntut untuk mengambil keputusan bisnis yang mengandung risiko, termasuk risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi BUMN. Timbulnya kerugian bagi BUMN atas keputusan […]
KEPAILITAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan adanya unsur “keuangan negara” dalam struktur permodalan BUMN, timbul pertanyaan mengenai kemungkinan BUMN untuk dapat dinyatakan pailit. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang […]