Lemahnya Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia Studi Kasus Kriminalisasi 13 Demonstran May Day
Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, termasuk dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia masih lemah. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan buruh yang menyuarakan aspirasi mereka. […]
Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Kuasa Melalui Larangan Selbsteintritt Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah
Pemberian kuasa merupakan salah satu hal penting dalam dunia hukum dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang serba kompleks pada masa kini, untuk memudahkan seseorang yang secara langsung tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lalu lintas hukum, dikarenakan terbatasnya waktu, jauhnya jarak, keadaan fisik, keadaan sosial ekonomi dan lainnya.[1] Hubungan antara fakta hukum, norma […]
Konflik bersenjata Afghanistan dan India dalam Perspektif Hukum Internasional serta Dampaknya terhadap Negara Indonesia
Konflik bersenjata antara Afghanistan dan India, meskipun tidak berupa perang terbuka dalam pengertian konvensional, telah menimbulkan implikasi serius terhadap tatanan hukum internasional dan stabilitas kawasan. Sebagai negara yang aktif dalam percaturan global dan terikat pada berbagai instrumen hukum internasional, Indonesia tidak dapat mengabaikan dinamika konflik ini. Dalam perspektif hukum internasional, konflik semacam ini harus dianalisis […]
Menguji Efektivitas Ketentuan Hukum Acara Unexplained Wealth dalam RUU Perampasan Aset
Di tengah lambannya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset hadir sebagai respons atas kebutuhan mendesak akan instrumen hukum yang jelas dan tegas. Salah satu aspek paling progresif dalam RUU ini adalah ketentuan mengenai unexplained wealth, yakni kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara sah oleh pemiliknya yang memungkinkan negara […]
Trademark Piracy dan Counterfeiting
Merek dagang memegang peranan vital dalam dunia perdagangan sebagai pembeda identitas produk atau jasa. Perlindungan hukum terhadap merek menjadi esensial untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dari praktik penyesatan. Namun, fenomena pembajakan merek (trademark piracy) dan pemalsuan produk (counterfeiting) terus menjadi ancaman serius yang memerlukan perhatian dan penanganan hukum yang komprehensif. Definisi […]
Langkah Berani Dedi Mulyadi: Terobosan Sosial Demi Masa Depan Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali mencuri perhatian publik dengan sejumlah kebijakan sosialnya yang dinilai tidak biasa namun sarat dengan misi perubahan. Dari pelarangan wisuda dan perpisahan sekolah, pengiriman anak nakal ke barak militer, hingga syarat vasektomi bagi penerima bantuan sosial, Dedi menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi sosial dan budaya disiplin di daerah yang dipimpinnya. […]
Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024: Apakah Kita Kini Bebas Mengkritik?
Kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi, seperti termasuk salah satunya Indonesia. Di Indonesia, hak ini dijamin dalam Pasal 28E dan 28F Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam praktiknya, hak ini kerap berbenturan dengan ketentuan hukum lain, salah satunya adalah Pasal 27A Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor […]
Bagaimana Konsep Hukum Acara Terkait Dengan Unexplain Wealth Dalam RUU Perampasan Aset Yang Sudah Diajukan Pemerintah?
Tindak pidana dengan motif ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir, kerap menghasilkan keuntungan besar yang sulit dilacak dan dirampas oleh negara. Sementara hukum pidana Indonesia saat ini hanya memungkinkan perampasan aset melalui proses pidana, realitanya banyak hambatan yang menghalangi penuntutan secara pidana, seperti kematian tersangka, pelarian, atau kurangnya bukti untuk memenjarakan pelaku. Adanya […]
Tindak Pidana Penggelapan Premi/Kontribusi Oleh Agen Asuransi
Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi untuk memperoleh manfaat. Sedangkan Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Shariah atau Perusahaan Reasuransi […]
Rechterlijke Pardon: Jalan atau Celah Penyalahgunaan Kekuasaan?
Reformasi hukum pidana Indonesia mencapai tonggak penting dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di antara berbagai terobosan normatifnya, keberadaan rechterlijke pardon atau pemaafan hakim menciptakan perdebatan sengit di kalangan akademisi, penegak hukum, dan masyarakat luas. Meskipun dimaksudkan untuk menyeimbangkan hukum dengan keadilan substantif, klausul ini menimbulkan pertanyaan mendasar: […]