Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, termasuk dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi
Pemberian kuasa merupakan salah satu hal penting dalam dunia hukum dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang serba kompleks pada masa kini, untuk memudahkan seseorang
Konflik bersenjata antara Afghanistan dan India, meskipun tidak berupa perang terbuka dalam pengertian konvensional, telah menimbulkan implikasi serius terhadap tatanan hukum internasional dan stabilitas kawasan.
Di tengah lambannya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset hadir sebagai respons atas kebutuhan mendesak akan instrumen hukum
Merek dagang memegang peranan vital dalam dunia perdagangan sebagai pembeda identitas produk atau jasa. Perlindungan hukum terhadap merek menjadi esensial untuk menjaga persaingan usaha yang
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali mencuri perhatian publik dengan sejumlah kebijakan sosialnya yang dinilai tidak biasa namun sarat dengan misi perubahan. Dari pelarangan wisuda
Kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi, seperti termasuk salah satunya Indonesia. Di Indonesia, hak ini dijamin dalam Pasal 28E dan 28F
Tindak pidana dengan motif ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir, kerap menghasilkan keuntungan besar yang sulit dilacak dan dirampas oleh negara. Sementara hukum
Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi,
Reformasi hukum pidana Indonesia mencapai tonggak penting dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di antara berbagai terobosan normatifnya,
Copyright © 2025 http://alchemistgroup.co All rights reserved.
Copyright © 2025
All rights reserved.