Krisis Kepercayaan Publik dan Masa Depan Reformasi Hukum Indonesia
Reformasi 1998 menandai tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, dengan semangat membangun supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Harapan besar kala itu adalah terciptanya negara hukum yang demokratis, di mana setiap lembaga negara tunduk pada prinsip akuntabilitas dan masyarakat terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan. Namun, memasuki lebih dari […]
MENGENAL HOSTILE TAKEOVER DAN DEFENCE MECHANISM
Perusahaan dapat melakukan tindakan atau aksi yang berdampak signifikan terhadap berbagai kepentingan, ini disebut dengan aksi korporasi.[1] Aksi korporasi itu sendiri merupakan suatu tindakan emiten atau perusahaan publik atau peristiwa tertentu yang memiliki dampak secara material terhadap saham dan para pemegang saham tersebut. Aksi korporasi tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk yang memiliki dampak tertentu[2] […]
ARTIFICAL INTELLIGENCE DALAM APLIKASI GOJEK
ABSTRAK Perubahan sektor transportasi Indonesia merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang semakin maju, seperti munculnya aplikasi online yang dapat diunduh melalui smartphone dan perangkat pengubah hidup. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang mengunduh aplikasi transportasi online seperti Gojek karena keterjangkauan dan kemudahan. Sistem kecerdasan AI ini dapat membantu pengemudi GOJEK menghindari “perintah […]
Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasca Undang-Undang P2SK
Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasca Undang-Undang P2SK Pendahuluan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan generous crime, yaitu kejahatan lanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime). Konsekuensi dari sifat ini adalah tidak adanya pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal, sehingga Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 […]
Antara Reputasi dan Regulasi
Antara Reputasi dan Regulasi Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik bisnis dan pemasaran, serta mengubah cara persaingan usaha berlangsung. Industri kosmetik menjadi salah satu sektor yang sangat bergantung pada citra merek, opini konsumen, serta dinamika pemasaran digital. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya risiko penyalahgunaan media sosial, salah […]
Hak Rakyat yang Sedang Terbatas
Hak yang Dijanjikan Konstitusi Di atas kertas, rakyat Indonesia punya kebebasan penuh untuk bersuara. UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dengan jelas menyebut: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Itu artinya, rakyat bebas menyampaikan kritik, menyuarakan aspirasi, atau sekadar beropini—baik lewat jalanan, media, maupun ruang digital—tanpa harus takut dibungkam. Bukan hanya […]
Keterlibatan Militer dalam Pengendalian Demonstrasi: Batas Konstitusional dan Risiko Eskalasi
Dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi eskalasi unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia. Eskalasi tersebut diikuti dengan Statement Kapolri mengenai pengerahan unsur militer (TNI) bersama Polri dalam upaya pengamanan. Situasi ini memantik satu pertanyaan yuridis penting: apakah pelibatan TNI dalam pengendalian demonstrasi sejalan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan? Lalu, apakah hal ini berpotensi menimbulkan […]
Peninjauan Aksi Penyampaian Pendapat di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012
Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu sarana masyarakat dalam menyalurkan aspirasi secara terbuka kepada pemerintah maupun pihak lain. Dalam sistem demokrasi, tindakan ini menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Hak tersebut memungkinkan warga negara untuk menyuarakan kritik, tuntutan, maupun dukungan terhadap kebijakan tertentu. Meskipun demikian, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, khususnya […]
Menilik Status Extraordinary Crime dalam Polemik Konstitusional Hasto Kristiyanto
Perkara Nomor 136/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto membawa perdebatan tentang klasifikasi tindak pidana korupsi ke permukaan. Hasto, yang dinyatakan bersalah melakukan penyuapan pada perkara Harun Masiku, mengajukan pengujian materi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun […]
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Teknologi atas Perlindungan Anak di Dunia Digital
Pendahuluan Era digital membuka peluang besar bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan berinteraksi. Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan risiko baru, seperti eksploitasi seksual online, paparan konten berbahaya, hingga penyalahgunaan data pribadi. Kasus terbaru yang ramai diperbincangkan adalah gugatan terhadap perusahaan teknologi besar seperti Meta dan Roblox di Amerika Serikat, yang dituduh gagal melindungi anak dari […]