Belajar dari Kasus DoorDash di New York: Menakar Kesiapan Instrumen Hukum Indonesia untuk Menjerat Wage Theft

Belajar dari Kasus DoorDash di New York: Menakar Kesiapan Instrumen Hukum Indonesia untuk Menjerat Wage Theft

2026-11-16

Pada 22 September 2026, New York City mencatat sejarah penegakan hukum ketenagakerjaan. Di bawah kepemimpinan Walikota Zohran Mamdani dan melalui Departemen Perlindungan Konsumen dan Pekerja (“DCWP”), kota itu memaksa DoorDash membayar $131,5 juta untuk menyelesaikan investigasi atas pelanggaran sistematis terhadap hukum perlindungan pekerja pengiriman. Lebih dari $115 juta di antaranya mengalir langsung kepada lebih dari 260.000 pekerja yang dibayar kurang, tidak dibayar, atau terlambat dibayar. DCWP juga menjatuhkan $16,7 juta denda perdata dan membangun program kepatuhan tiga tahun yang memaksa DoorDash melaporkan data bulanan serta menunjuk Compliance Monitor internal yang harus bersumpah di hadapan otoritas. Penyelesaian ini mencakup pembayaran kepada pekerja, denda, dan kewajiban kepatuhan. Desain hukum New York memungkinkan regulator menggunakan data platform untuk menghitung kekurangan pembayaran dan mengawasi perubahan praktik perusahaan. Di Indonesia, perangkat hukum dengan daya paksa sebanding masih berkembang. Fokus analisisnya adalah sejauh mana aturan yang berlaku dapat diterapkan secara efektif.

Keberhasilan DCWP bertumpu pada dua pilar normatif. Pertama, Delivery Worker Laws, khususnya section (“§”) 20-1522 New York City Administrative Code, yang menjadi dasar penetapan standar minimum pembayaran bagi pekerja pengiriman. Ketentuan ini lahir dari Local Law 115 Tahun 2021, yang memberi DCWP mandat untuk mempelajari industri pengiriman berbasis aplikasi dan menetapkan metode pembayaran minimum. § 20-1523 mengatur pembayaran kepada pekerja, termasuk frekuensi pembayaran dan pernyataan kompensasi. Kedua, DCWP tidak hanya mengawasi tapi juga menyelidiki dan menghitung kekurangan pembayaran dengan menggunakan data perusahaan. DCWP menyatakan DoorDash melanggar aturan Minimum Pay Rate serta gagal membayar sebagian pekerja atau membayar mereka tepat waktu. Dalam penyelesaian, lebih dari $83 juta dialokasikan untuk menyelesaikan sengketa tentang metode penghitungan pembayaran atas waktu online di antara pengantaran, sedangkan $12,3 juta dialokasikan bagi pekerja yang dibayar kurang atau terlambat. Angka $83 juta tersebut merupakan bagian dari penyelesaian sengketa, bukan jumlah pelanggaran yang telah diputus pengadilan. Perhitungan kompensasi juga berbeda menurut jenis pelanggaran; karena itu, angka sekitar 200 persen tidak berlaku sebagai rumus tunggal untuk seluruh pembayaran pekerja. 

Yang paling relevan secara yuridis adalah arsitektur kepatuhan pasca-putusan. DoorDash wajib menyerahkan laporan rinci bulanan hingga September 2029, melacak data pekerja, memperbarui perangkat lunak agar sesuai Minimum Pay Rule, dan mempertahankan catatan untuk membuktikan kepatuhan. Compliance Monitor internal harus menyerahkan laporan tahunan dan pernyataan bersumpah kepada DCWP. Kewajiban tersebut mencakup pembayaran atas pelanggaran sebelumnya sekaligus pengawasan tata kelola perusahaan ke depan. Jika New York memiliki arsitektur penegakan yang solid, bagaimana dengan Indonesia?

Pemerintah telah mengambil langkah untuk melindungi pekerja transportasi online. Pada 1 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan yang mendukung hal itu melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Kementerian Perhubungan kemudian mengumumkan penerbitan Perpres tersebut pada 10 Oktober 2026 dengan judul resmi Perpres tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Perpres mengatur biaya layanan aplikasi paling banyak 8 persen untuk layanan transportasi orang. Pengemudi juga berhak atas perlindungan jaminan sosial yang paling sedikit mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Di level undang-undang, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan melalui Pasal 102 mengakui hubungan kerja fleksibel bagi pekerja platform digital dan menjamin hak atas penghasilan layak, perlindungan K3, serta jaminan sosial. Namun, Pasal 103 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut ke undang-undang tersendiri, yang berarti perlindungan substantif masih menggantung.

Secara formal, Perpres 27/2026 bahkan telah mengamanatkan transparansi algoritma. Pengemudi berhak memperoleh penjelasan atas penggunaan algoritma, dan perjanjian kemitraan wajib memuat ketentuan mengenai sistem otomatis berbasis algoritma serta pembatasan akun. Artinya, secara normatif, Indonesia sudah mulai bergerak ke arah yang sama dengan New York. Namun, perbandingan dengan New York memperlihatkan bahwa norma tanpa mekanisme penegakan adalah kertas. Setidaknya ada tiga defisit yang membuat Indonesia belum bisa menjerat wage theft platform secara setara.

Pertama, transparansi algoritma belum operasional. Perpres 27/2026 memang menyebut hak atas penjelasan algoritma, tetapi tidak menetapkan standar audit, kewajiban pelaporan data, atau otoritas independen yang berwenang membongkar logika perhitungan tarif dan potongan. Kajian Center for Indonesian Policy Studies (“CIPS”) menyoroti ketimpangan informasi algoritma dan merekomendasikan transparansi mengenai penentuan tarif, komisi, insentif, dan penalti. Tanpa kewajiban audit dan akses data yang memadai, pembuktian kerugian pekerja akibat algoritma akan lebih sulit dilakukan.

Kedua, status hukum “kemitraan” masih menjadi tameng. Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia memperingatkan bahwa status kemitraan jangan sampai menjadi instrumen hukum bagi perusahaan aplikasi untuk menghindari tanggung jawab terhadap penghasilan, keselamatan, dan perlindungan sosial pengemudi. Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, bahkan menyebut bahwa dalam praktiknya hubungan kemitraan “hanya terlihat setara di atas kertas, tetapi tidak setara dalam praktik”. Selama konstruksi hukumnya adalah kemitraan, maka rezim perlindungan ketenagakerjaan untuk menjamin upah minimum, pesangon, dan jam kerja tidak serta-merta berlaku.

Ketiga, pengawasan di Indonesia tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, sehingga koordinasi dan cakupan kewenangannya perlu ditelaah lebih lanjut. Di New York, DCWP menyelidiki pembayaran, mengatur pemulihan dalam penyelesaian, dan memantau kepatuhan. Di Indonesia, Kemnaker, BPJS, Kementerian Perhubungan, dan Komdigi memiliki peran yang berbeda. Bahkan di DKI Jakarta, wilayah dengan populasi pekerja platform terbesar masih memiliki pengawasan yang mengandalkan sistem pelaporan mandiri yang tidak dirancang untuk membongkar rekayasa algoritma. Perbandingan ini menimbulkan pertanyaan apakah sudah ada mekanisme terpadu untuk meminta data, menghitung kekurangan pembayaran, dan memastikan pemulihannya. Perpres 27/2026 memang menyediakan mekanisme keberatan terhadap pemutusan kemitraan sepihak yang diawasi Kemnaker, tetapi mekanisme itu tidak dirancang untuk menghitung kerugian upah secara kolektif.

Untuk menutup defisit tersebut, setidaknya ada tiga langkah hukum yang dapat diambil. Pertama, pemerintah perlu menerbitkan aturan pelaksana yang mewajibkan platform menyerahkan data algoritma dan data transaksi secara berkala kepada otoritas pengawas, dengan standar format yang dapat diaudit. Kedua, perlu dibentuk mekanisme restitusi otomatis bagi pekerja yang terbukti dibayar di bawah ketentuan, sebagaimana DCWP mendistribusikan pembayaran langsung kepada 260.000 pekerja tanpa harus melalui gugatan individual. Ketiga, sanksi administratif perlu cukup besar dan konsisten untuk mendorong perubahan perilaku perusahaan. Dalam kasus DoorDash, penyelesaian menggabungkan restitusi, pemantauan tiga tahun, dan kewajiban pembaruan perangkat lunak, tidak hanya denda $16,7 juta.

Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah Indonesia memiliki Perpres atau undang-undang yang menyebut perlindungan pekerja platform. Persoalannya adalah apakah instrumen hukum itu dirancang untuk benar-benar bekerja untuk membongkar algoritma, menghitung kerugian, dan memastikan korporasi memenuhi kewajibannya. Kasus New York menunjukkan bahwa penegakan yang efektif dapat mendorong perusahaan sebesar DoorDash untuk mematuhi aturan dan memperbaiki praktik pembayaran karyawannya. Indonesia memiliki normanya, namun yang masih diperjuangkan berikutnya terletak pada daya paksa, kewenangan, dan mekanisme pemulihan.

 

Daftar Referensi:

  1. Antaranews. (2026, 1 Mei). Prabowo teken Perpres pangkas potongan aplikator ojol jadi 8 persen. https://jambi.antaranews.com/berita/655781/prabowo-teken-perpres-pangkas-potongan-aplikator-ojol-jadi-8-persen 
  2. Bisnis.com. (2026, 1 Mei). Prabowo Atur Perlindungan Ojol, Potongan Driver Cuma 8%. https://kabar24.bisnis.com/read/20260501/15/1970637/prabowo-atur-perlindungan-ojol-potongan-driver-cuma-8 
  3. Center for Indonesian Policy Studies, (2026, 12 Maret.) Studi CIPS: BHR Ojol Belum Sentuh Masalah Mendasar Pengemudi Ride-Hailing. https://www.cips-indonesia.org/post/studi-cips-bhr-ojol-belum-sentuh-masalah-mendasar-pengemudi-ride-hailing?lang=id 
  4. City of New York. (2026). Consent Order: NYC Department of Consumer and Worker Protection v. DoorDash, Inc. https://www.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/workers/DCWP-DoorDash-Consent-Order.pdf 
  5. City of New York, Mayor’s Office, (2026, 22 September) “Mayor Mamdani Wins Record $131.5 Million From DoorDash for Delivery Workers,” https://www.nyc.gov/mayors-office/news/2026/09/mayor-mamdani-wins-record--131-5-million-from-doordash-for-deliv 
  6. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, (2026, 10 Oktober). Pemerintah Terbitkan Perpres No. 27 Tahun 2026. https://hubdat.kemenhub.go.id/id/publikasi/pemerintah-terbitkan-perpres-no-27-tahun-2026-menhub-dudy-berikan-kepastian-hukum-pengemudi-ojek-online/ 
  7. DoorDash, (2026, 22 September)“Making It Right: Our Settlement with the City of New York. https://about.doordash.com/en-us/news/dcwp 
  8. Kompas.id. (2026, 15 Oktober). Perpres Ojol: Status Kemitraan Jadi Isu Panas. https://www.kompas.id/artikel/perpres-ojol-wajibkan-transparansi-algoritma-mitra-pengemudi-berhak-mendapat-penjelasan 
  9. Kontan.co.id. (2026, 8 November). Soroti Aturan Kemitraan di UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Asosiasi Ojol Tekankan Ini. https://nasional.kontan.co.id/news/soroti-aturan-kemitraan-di-uu-pelindungan-ketenagakerjaan-asosiasi-ojol-tekankan-ini 
  10. Kontan.co.id. (2026, 8 November). UU Ketenagakerjaan, Fleksibilitas Kerja Tak Boleh Kurangi Tanggung Jawab Perusahaan. https://nasional.kontan.co.id/news/uu-ketenagakerjaan-fleksibilitas-kerja-tak-boleh-kurangi-tanggung-jawab-perusahaan
  11. Liputan6.com. (2026, 7 November). Ojol dan Kurir Masuk UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Ini Haknya. https://www.liputan6.com/bisnis/read/8330539/ojol-dan-kurir-masuk-uu-pelindungan-ketenagakerjaan-ini-haknya 
  12. Mayer Brown. (2026, 30 September). Landmark DoorDash Settlement Confirms NYC DCWP’s Aggressive Enforcement Posture. https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2026/09/landmark-doordash-settlement-confirms-nyc-dcwps-aggressive-enforcement-posture 
  13. New York City Administrative Code § 20-1522 https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCadmin/0-0-0-237244 
  14. New York City Administrative Code § 20-1523. https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCadmin/0-0-0-13510
  15. New York City Department of Consumer and Worker Protection. (2026, Oktober). NYC Delivery Workers Minimum Pay Rule Update. https://www.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/media/NYC-Delivery-Workers-MPR-Update-October-2026.pdf 
  16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.
  17. Perpustakaan DPR RI. (2026). Beredar Kabar, Pemerintah Siapkan Draf Perpres Ojol. https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/detail-export/id/20525
  18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
  19. WageIndicator. (2026, 4 Juni). Platform Commission Caps Are Not Enough: Lessons from Indonesia’s Ride-Hailing Regulation. https://wageindicator.org/what-we-do/news-stories/indonesia-ride-hailing-platforms-commission/

Penulis: Muhammad Raihan Suhidin Putra
Jabatan: Associate

Share:
Copyright © 2026 Alchemist Group All rights reserved.