Perlindungan Konsumen dalam Endorsement Influencer: Regulasi, Etika, dan Tanggung Jawab Hukum di Indonesia

Endorsement influencer menjadi strategi pemasaran yang sangat populer di era digital. Dengan jumlah pengikut yang besar di media sosial, influencer mampu memengaruhi opini dan keputusan pembelian secara cepat dan luas. Promosi terasa lebih personal dan meyakinkan. Namun, di balik efektivitas tersebut, terdapat risiko jika informasi yang disampaikan tidak jujur atau menyesatkan.

Di Indonesia, belum ada aturan khusus yang secara spesifik mengatur endorsement influencer. Meski begitu, praktik ini tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika influencer menyampaikan klaim produk yang tidak sesuai fakta, hal tersebut dapat melanggar hak konsumen.

Kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mewajibkan transparansi dalam promosi berbayar. Konsumen harus mengetahui bahwa konten yang mereka lihat merupakan iklan atau kerja sama komersial.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Klaim palsu yang disebarkan melalui media sosial dapat berujung pada sanksi hukum.

Selain regulasi, etika promosi juga penting. Influencer wajib transparan mengenai kerja sama berbayar, jujur dalam menyampaikan klaim, dan tidak melebih-lebihkan manfaat produk. Informasi yang disampaikan harus dapat dibuktikan.

Tanggung jawab hukum dalam endorsement tidak hanya melekat pada influencer, tetapi juga pada brand. Influencer bertanggung jawab atas informasi yang mereka sampaikan kepada publik. Sementara itu, brand wajib memastikan produk yang dipromosikan aman dan klaimnya sesuai fakta.

Endorsement influencer memang efektif dalam pemasaran, tetapi harus dilakukan dengan tanggung jawab. Kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan etika promosi menjadi kunci agar konsumen tetap terlindungi dari informasi yang tidak benar atau menyesatkan.