
Pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden bukan sekadar pergantian pejabat negara, tetapi menjadi momentum untuk menguji kembali prinsip negara hukum, legitimasi kekuasaan, dan pertanggungjawaban dalam demokrasi Indonesia.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 menjadi peristiwa penting dalam perjalanan politik Indonesia. Keputusan tersebut diambil setelah muncul berbagai kontroversi terkait persyaratan pencalonan, khususnya mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam Pemilihan Presiden 2024.
Peristiwa ini tentu tidak dapat dilihat hanya sebagai keputusan pribadi seorang pejabat negara. Gibran merupakan wakil presiden yang dipilih melalui pemilihan umum bersama Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pengunduran dirinya tidak hanya berpengaruh terhadap pemerintahan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan pertanggungjawaban konstitusional.
Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah pengunduran diri Gibran telah menyelesaikan seluruh persoalan hukum yang sebelumnya muncul?
Sejak proses pencalonannya pada 2023, Gibran telah menjadi bagian dari perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan calon wakil presiden. Kontroversi bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka kesempatan bagi calon berusia di bawah 40 tahun untuk mengikuti pemilihan presiden sepanjang memenuhi ketentuan tertentu.
Perdebatan tersebut kembali menguat pada 2026 ketika persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi objek sengketa hukum. Putusan Mahkamah Agung pada Oktober 2026 mengenai dokumen penyetaraan pendidikannya semakin memperbesar tekanan politik terhadap keberlanjutan jabatannya.
Meskipun demikian, persoalan hukum tersebut harus dilihat secara objektif. Adanya sengketa terhadap dokumen pendidikan tidak serta-merta berarti seluruh proses pemilihan dan keputusan yang dihasilkan selama Gibran menjabat otomatis tidak sah.
Setiap akibat hukum harus ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keputusan lembaga yang berwenang.
Pengunduran diri memang dapat mengakhiri jabatan seseorang. Namun, tindakan tersebut tidak otomatis menjawab apakah proses administrasi dan pencalonan sebelumnya telah memenuhi ketentuan hukum.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme yang berbeda.
Pengunduran diri dilakukan berdasarkan kehendak pejabat yang bersangkutan. Sementara itu, pemakzulan merupakan mekanisme pemberhentian yang didasarkan pada alasan dan prosedur yang telah ditentukan dalam konstitusi.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Selanjutnya, Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa proses pemberhentian tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Perbedaan ini penting karena pengunduran diri tidak menghasilkan putusan yang menyatakan seseorang terbukti melakukan pelanggaran konstitusional.
Dengan demikian, mundurnya Gibran tidak dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran hukum. Sebaliknya, pengunduran diri tersebut juga tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang masih memerlukan penyelesaian.
Dalam negara hukum, suatu persoalan harus diselesaikan berdasarkan bukti, prosedur, dan kewenangan lembaga yang berlaku, bukan semata-mata karena seseorang telah meninggalkan jabatannya.
Pengunduran diri Gibran juga menimbulkan konsekuensi terhadap pengisian jabatan wakil presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Artinya, penggantian Gibran tidak memerlukan pemilihan umum baru. Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua calon, sedangkan MPR bertugas menentukan siapa yang akan mengisi jabatan tersebut.
Namun, mekanisme ini tidak boleh hanya menjadi proses kesepakatan politik antarelite.
Pengisian jabatan wakil presiden harus dilakukan secara transparan dengan memastikan bahwa calon yang diusulkan benar-benar memenuhi seluruh persyaratan hukum.
Kontroversi yang terjadi sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran agar proses pemilihan pejabat negara dilakukan dengan lebih cermat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mundurnya Gibran seharusnya tidak hanya dipandang sebagai berakhirnya perjalanan politik seorang wakil presiden. Peristiwa ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas demokrasi dan tata kelola ketatanegaraan Indonesia.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap penyelenggaraan kekuasaan harus tunduk pada hukum, termasuk proses pencalonan dan pemilihan pejabat negara.
Legitimasi yang diperoleh melalui pemilihan umum memang penting. Namun, legitimasi politik tetap harus berjalan bersama dengan kepatuhan terhadap hukum.
Karena itu, lembaga penyelenggara pemilu, lembaga peradilan, dan institusi negara lainnya perlu memastikan bahwa setiap proses pencalonan dilakukan secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan.
Pada akhirnya, pengunduran diri Gibran dapat mengakhiri masa jabatannya, tetapi tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan konstitusional yang menyertainya.
Hal terpenting bukan hanya siapa yang akan menggantikan Gibran, melainkan bagaimana negara memastikan bahwa persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Sebab, dalam negara demokrasi, pergantian pejabat dapat menyelesaikan persoalan kekuasaan, tetapi hanya penegakan hukum yang konsisten yang dapat menjaga kepercayaan publik terhadap konstitusi.
Penulis: Prasetio Salasa
Jabatan: Associate