Penafsiran Frasa “Tidak Lagi Memenuhi Syarat” sebagai Dasar Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden: Problematika Ketidakabsahan Persyaratan Pencalonan yang Ditemukan Setelah Pelantikan

Penafsiran Frasa “Tidak Lagi Memenuhi Syarat” sebagai Dasar Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden: Problematika Ketidakabsahan Persyaratan Pencalonan yang Ditemukan Setelah Pelantikan

2026-11-17

Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden merupakan mekanisme konstitusional yang dirancang untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan dijalankan sesuai dengan hukum dan konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan hanya karena kehilangan dukungan politik atau perbedaan pandangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemberhentian hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan dan prosedur yang telah ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Salah satu alasan pemberhentian tersebut diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, yaitu apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Rumusan ini menarik untuk dikaji karena menimbulkan pertanyaan mengenai cakupan persyaratan yang dimaksud, terutama ketika setelah pelantikan ditemukan fakta bahwa salah satu persyaratan pencalonan ternyata tidak terpenuhi sejak awal.

Persoalan tersebut dapat diilustrasikan melalui keadaan ketika seseorang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan Presiden atau Wakil Presiden, terpilih melalui pemilihan umum, dan dilantik untuk menjalankan jabatan. Namun, setelah pelantikan ditemukan fakta bahwa dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan ternyata tidak sah. Apabila ketidakabsahan tersebut berakibat pada tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, muncul persoalan apakah keadaan tersebut dapat menjadi dasar pemberhentian berdasarkan Pasal 7A UUD 1945.

Permasalahan ini tidak cukup dijawab dengan menyatakan bahwa persyaratan pencalonan hanya berlaku pada saat pendaftaran. Sebaliknya, perlu dikaji apakah persyaratan tertentu yang menjadi dasar kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan Presiden atau Wakil Presiden juga mempunyai relevansi selama masa jabatan. Apabila persyaratan tersebut merupakan kualifikasi substantif yang melekat pada orang yang menduduki jabatan, persyaratan yang tidak terpenuhi sejak awal dapat menimbulkan persoalan konstitusional yang tidak berhenti hanya karena tahapan pemilihan umum telah selesai.

Dalam ilustrasi di atas ditemukan dua persoalan utama. Pertama, bagaimana menafsirkan frasa “tidak lagi memenuhi syarat” dalam Pasal 7A UUD 1945, khususnya dalam hubungannya dengan delegasi pengaturan persyaratan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Kedua, apakah tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan yang baru diketahui setelah pelantikan dapat dikualifikasikan sebagai alasan pemakzulan.

Kerangka Konstitusional Persyaratan dan Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 6 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional yang mengatur persyaratan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6 ayat (1) menentukan beberapa persyaratan, antara lain harus merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak bermaksud membatasi seluruh persyaratan Presiden dan Wakil Presiden hanya pada ketentuan yang disebutkan secara langsung dalam ayat (1). Konstitusi memberikan delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk menetapkan persyaratan lebih lanjut.

Pelaksanaan delegasi tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 yang mengatur persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 169 huruf r mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berpendidikan paling rendah tamat sekoratr menengatr atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah l aliyah kejuruan, atau sekolatr lain yang sederajat;

Dengan demikian, persyaratan pendidikan merupakan bagian dari persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang berdasarkan delegasi Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025, yang menyatakan bahwa ketentuan persyaratan pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu merupakan pelaksanaan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.

Di sisi lain, Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengaturan tersebut harus dibaca bersama Pasal 7B UUD 1945 yang menempatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam satu rangkaian mekanisme pemberhentian.

Pasal 7B ayat (1) menentukan bahwa DPR hanya dapat mengajukan usul pemberhentian kepada MPR setelah terlebih dahulu meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai alasan pemberhentian. Selanjutnya, Pasal 7B ayat (2) menegaskan bahwa pendapat DPR tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan demikian, pemakzulan bukan tindakan politik yang dapat dilakukan secara sepihak, melainkan mekanisme konstitusional yang mensyaratkan pembuktian dan pemeriksaan oleh MK. 

Penafsiran Frasa “Tidak Lagi Memenuhi Syarat” dalam Pasal 7A UUD 1945

Persoalan utama dalam pembahasan ini terletak pada penggunaan frasa “tidak lagi memenuhi syarat”. Secara gramatikal, kata “lagi” dapat dipahami sebagai keadaan ketika seseorang yang sebelumnya memenuhi persyaratan kemudian kehilangan atau tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut. Berdasarkan pemaknaan ini, alasan pemberhentian seolah-olah hanya mencakup perubahan keadaan selama masa jabatan, misalnya ketika seorang Presiden atau Wakil Presiden kemudian kehilangan kemampuan jasmani atau rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jika memakai tafsir ini, persoalan ijazah yang sejak awal tidak sah berpotensi sulit dimasukkan ke dalam norma tersebut karena cacatnya bukan muncul setelah pelantikan.

Namun, penafsiran gramatikal tersebut bukan satu-satunya cara untuk memahami norma konstitusi. Pasal 7A harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 6 UUD 1945, termasuk ayat (2) yang memberikan delegasi pengaturan persyaratan lebih lanjut kepada undang-undang. Dalam konteks ini, Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa pengertian “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden” adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945. Rujukan tersebut secara sistematis mencakup keseluruhan norma Pasal 6, termasuk ketentuan delegasi pengaturan persyaratan lebih lanjut.

Dengan konstruksi demikian, persyaratan pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu dapat dipandang sebagai bagian dari persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUD 1945. Konsekuensinya, persyaratan tersebut memiliki dasar untuk dipertimbangkan dalam menafsirkan frasa “tidak lagi memenuhi syarat” dalam Pasal 7A UUD 1945.

Pandangan ini juga perlu dikaitkan dengan sifat persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Persyaratan pendidikan merupakan kualifikasi substantif yang melekat pada pribadi calon, bukan sekadar tata cara administratif dalam proses pencalonan. Persyaratan tersebut tidak hanya menentukan apakah seseorang dapat mendaftarkan diri, tetapi juga merupakan standar kelayakan yang harus dimiliki oleh orang yang hendak menduduki jabatan Presiden atau Wakil Presiden.

Atas dasar itu, frasa “tidak lagi memenuhi syarat” dapat dipertimbangkan untuk mencakup keadaan ketika setelah pelantikan ditemukan fakta yang membuktikan bahwa persyaratan substantif yang diwajibkan sejak awal ternyata tidak pernah terpenuhi. Dalam keadaan demikian, yang berubah bukan kondisi objektif orang yang bersangkutan, melainkan pengetahuan dan pembuktian hukum terhadap keadaan yang sebenarnya telah ada sejak proses pencalonan.

Dengan demikian, kata “lagi” tidak harus selalu dimaknai sebagai perubahan keadaan secara faktual. Kata tersebut juga dapat dibaca sebagai penemuan keadaan hukum yang sebelumnya belum diketahui atau belum terbukti.

Meskipun demikian, penafsiran tersebut harus diterapkan secara hati-hati. Frasa “tidak lagi memenuhi syarat” tidak boleh diperluas sedemikian rupa sehingga setiap pelanggaran atau kekurangan administratif pada tahap pencalonan dapat dijadikan alasan pemakzulan. Perlu dibedakan antara persyaratan substantif yang menentukan kelayakan seseorang menduduki jabatan dan persyaratan prosedural yang hanya mengatur proses pencalonan. 

Ketidakabsahan Persyaratan Pencalonan sebagai Dasar Pemakzulan

Untuk menguji kemungkinan penerapan Pasal 7A UUD 1945, persoalan ketidakabsahan ijazah dapat dijadikan ilustrasi. Pasal 169 huruf r UU Pemilu mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Apabila seseorang menggunakan ijazah untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka keabsahan dokumen itu memiliki relevansi langsung terhadap pemenuhan kualifikasi pendidikan.

Oleh karena itu, dalam perkara konkret, setidaknya terdapat tiga hal yang harus dibuktikan. Pertama, apakah ijazah atau dokumen pendidikan yang digunakan benar-benar tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, apakah ketidakabsahan tersebut menyebabkan orang yang bersangkutan secara hukum tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Ketiga, apakah tidak terpenuhinya persyaratan tersebut cukup untuk dikualifikasikan sebagai keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam pengertian Pasal 7A UUD 1945.

Pembedaan ini penting agar mekanisme pemakzulan tidak berubah menjadi sarana untuk mengadili setiap kontroversi administratif mengenai riwayat pendidikan seorang pejabat. Pemakzulan mensyaratkan adanya alasan konstitusional yang dapat dibuktikan, bukan sekadar dugaan atau perdebatan publik.

Apabila ketiga aspek tersebut dapat dibuktikan, maka terdapat argumentasi bahwa ketidakabsahan persyaratan pencalonan yang bersifat substantif dapat menjadi dasar bagi DPR untuk mempertimbangkan penggunaan mekanisme pemakzulan. Hal tersebut bukan berarti Presiden atau Wakil Presiden otomatis berhenti dari jabatannya. DPR tetap harus membangun pendapat konstitusional, memperoleh dukungan sebagaimana dipersyaratkan UUD 1945, dan mengajukan permintaan pemeriksaan kepada MK.

Dalam proses tersebut, MK berwenang memeriksa apakah pendapat DPR mengenai tidak terpenuhinya persyaratan jabatan memiliki dasar hukum dan pembuktian yang cukup. Pemeriksaan MK tidak hanya menyangkut keabsahan dokumen, tetapi juga hubungan antara fakta yang terbukti dan kualifikasi jabatan yang diwajibkan oleh konstitusi beserta undang-undang pelaksananya.

Dengan demikian, mekanisme pemakzulan dapat berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban konstitusional ketika ditemukan bahwa seseorang yang sedang menjabat ternyata tidak memenuhi persyaratan substantif untuk menduduki jabatan tersebut.

Menjaga Keseimbangan antara Legitimasi Demokratis dan Supremasi Konstitusi

Penerapan Pasal 7A UUD 1945 terhadap tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan sejak awal tentu menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan legitimasi demokratis. Presiden dan Wakil Presiden memperoleh mandat melalui pemilihan umum yang melibatkan rakyat. Oleh karena itu, setiap upaya pemberhentian harus mempertimbangkan stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum hasil pemilihan umum.

Akan tetapi, mandat rakyat tidak dapat dipahami sebagai kekuasaan yang berada di atas konstitusi. Pemilihan umum merupakan sarana untuk memperoleh legitimasi demokratis, tetapi proses tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan hukum. Dengan kata lain, kemenangan dalam pemilihan umum tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban untuk memenuhi persyaratan jabatan yang ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang.

Di sinilah fungsi Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 menjadi relevan. Konstitusi menyediakan mekanisme khusus untuk menguji apakah seorang Presiden atau Wakil Presiden masih memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa legitimasi demokratis dan legitimasi konstitusional merupakan dua aspek yang harus berjalan beriringan.

Meskipun demikian, mekanisme pemakzulan tidak boleh digunakan untuk menggantikan proses penyelesaian sengketa pemilu atau menjadi sarana untuk mengoreksi setiap kekurangan administratif yang telah terjadi dalam proses pencalonan. Penggunaannya harus dibatasi pada keadaan yang benar-benar menyentuh persyaratan substantif jabatan dan dapat dibuktikan secara hukum.

Pembatasan tersebut sekaligus memberikan perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dari penggunaan alasan pemakzulan secara sewenang-wenang. Sebab, apabila setiap persoalan administratif pencalonan dapat dijadikan dasar pemberhentian, maka stabilitas jabatan Presiden dan Wakil Presiden akan rentan terhadap kepentingan politik setelah pemilihan umum.

Oleh karena itu, penafsiran Pasal 7A UUD 1945 perlu menempatkan dua kepentingan secara seimbang: menjaga agar jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya diduduki oleh orang yang memenuhi persyaratan hukum, sekaligus memastikan bahwa mekanisme pemberhentian tidak digunakan di luar alasan dan prosedur konstitusional.

Kesimpulan

Frasa “tidak lagi memenuhi syarat” dalam Pasal 7A UUD 1945 merupakan norma konstitusional yang masih membuka ruang perdebatan mengenai cakupan persyaratan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Penafsiran yang hanya membatasi frasa tersebut pada keadaan ketika seseorang kehilangan persyaratan selama masa jabatan berpotensi mengabaikan keadaan ketika persyaratan substantif ternyata sejak awal tidak pernah terpenuhi, tetapi baru diketahui setelah pelantikan.

Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 memberikan delegasi kepada undang-undang untuk mengatur persyaratan lebih lanjut bagi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, rujukan Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf e UU Mahkamah Konstitusi kepada Pasal 6 UUD 1945 perlu dibaca secara sistematis dengan mencakup ayat (1) dan ayat (2). Persyaratan yang ditetapkan berdasarkan delegasi tersebut bukanlah persyaratan yang berdiri di luar konstitusi, melainkan bagian dari pelaksanaan norma konstitusional.

Berdasarkan konstruksi tersebut, persyaratan pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu memiliki dasar untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari persyaratan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Apabila setelah pelantikan terbukti bahwa dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan tersebut tidak sah dan ketidakabsahannya menyebabkan persyaratan pendidikan tidak terpenuhi, keadaan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai alasan pemberhentian berdasarkan Pasal 7A UUD 1945.

Namun, penerapan konstruksi tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis. Harus dibuktikan bahwa persoalan yang terjadi benar-benar menyangkut tidak terpenuhinya kualifikasi substantif, bukan sekadar kekurangan administratif atau pelanggaran prosedural dalam proses pencalonan. Selain itu, pemberhentian tetap harus dilakukan melalui mekanisme Pasal 7B UUD 1945 dengan melibatkan DPR, MK, dan MPR.

Pada akhirnya, persoalan ini memperlihatkan bahwa legitimasi demokratis melalui pemilihan umum tidak dapat dilepaskan dari legitimasi konstitusional yang bersumber dari pemenuhan persyaratan jabatan. Konstitusi tidak hanya mengatur bagaimana seseorang memperoleh jabatan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk memastikan bahwa jabatan tersebut tetap diduduki berdasarkan persyaratan hukum yang sah. Dengan demikian, penemuan bahwa persyaratan substantif ternyata tidak terpenuhi sejak awal patut dipertimbangkan sebagai persoalan konstitusional yang dapat diuji melalui mekanisme pemakzulan, sepanjang penafsirannya tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan UUD 1945.

 

Penulis: Fazril Amri Daulay
Jabatan: Associate

Share:
Copyright © 2026 Alchemist Group All rights reserved.