Perkembangan teknologi keuangan dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap industri jasa keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kehadiran layanan pendanaan berbasis teknologi informasi memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi digital. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan hukum yang semakin kompleks, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha yang sehat. Dalam praktiknya, ketiga kepentingan tersebut tidak selalu berjalan beriringan, terutama ketika kebijakan regulator yang bertujuan melindungi masyarakat justru menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum persaingan usaha.

Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah muncul sengketa mengenai penetapan batas maksimum bunga atau manfaat ekonomi pada industri pinjaman daring di Indonesia. Melalui Putusan Nomor 05/KPPU-I/2025 yang dibacakan pada 26 Maret 2026, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan 97 pelaku usaha layanan pinjaman daring terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU menilai terdapat kesepakatan penetapan harga yang berpotensi mengurangi persaingan, sehingga menjatuhkan sanksi administratif dengan total denda mencapai Rp755 miliar.

Putusan tersebut kemudian diajukan keberatan oleh para pelaku usaha ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 22 Oktober 2026, melalui Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-KPPU/2026/PN Jkt.Pst., majelis hakim mengabulkan keberatan dan membatalkan putusan KPPU. Berdasarkan keterangan pengadilan yang diberitakan kepada publik, pertimbangan hakim antara lain berkaitan dengan kedudukan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbedaan antara pembatasan harga maksimum dan kesepakatan penetapan harga, serta pembuktian adanya perjanjian antarpelaku usaha. Meskipun demikian, perkara ini belum dapat dianggap selesai karena KPPU telah menyatakan akan menempuh upaya hukum kasasi.

Perkembangan perkara tersebut menarik karena memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar perbedaan penilaian terhadap dugaan pelanggaran. Permasalahan utamanya adalah bagaimana hukum menentukan batas antara tindakan pelaku usaha yang dilaksanakan untuk memenuhi kebijakan regulator dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai praktik persaingan usaha tidak sehat.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.” Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan mencegah pelaku usaha menghilangkan persaingan melalui kesepakatan harga yang dapat merugikan konsumen. Larangan ini menjadi penting karena persaingan harga merupakan salah satu mekanisme pasar yang mendorong efisiensi, inovasi, dan tersedianya pilihan bagi masyarakat.

Namun, penerapan ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik industri yang diperiksa. Industri pinjaman daring merupakan sektor yang berada dalam pengaturan dan pengawasan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pengaturan penyelenggaraannya juga tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam konteks perlindungan konsumen, OJK menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi untuk mencegah pembebanan biaya pendanaan yang berlebihan kepada masyarakat.

Di sinilah muncul perbedaan mendasar antara price ceiling dan price fixing. Price ceiling merupakan pembatasan harga maksimum yang dapat dikenakan kepada konsumen, sedangkan price fixing merupakan kesepakatan antarpelaku usaha untuk menetapkan harga tertentu. Pembatasan harga maksimum pada dasarnya masih memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menawarkan harga yang lebih rendah. Sebaliknya, kesepakatan penetapan harga dapat mengurangi kebebasan pelaku usaha dalam menentukan harga secara independen.

Meski demikian, perbedaan kedua konsep tersebut tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan terjadinya pelanggaran. Batas maksimum yang semula dimaksudkan untuk melindungi konsumen tetap dapat menimbulkan persoalan apabila digunakan sebagai acuan bersama untuk menyeragamkan harga. Oleh karena itu, penilaian terhadap dugaan pelanggaran seharusnya tidak berhenti pada keberadaan pedoman penetapan bunga, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana pedoman tersebut dibentuk, diterapkan, dan memengaruhi perilaku persaingan antarpelaku usaha.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan analisis ekonomi dalam hukum persaingan usaha yang dikembangkan Richard A. Posner melalui bukunya Antitrust Law di tahun 2001. Posner menekankan pentingnya memahami dampak ekonomi dari perilaku usaha dalam penerapan hukum antimonopoli. Dalam konteks perkara ini, pendekatan tersebut relevan untuk membedakan tindakan yang benar-benar membatasi persaingan dengan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi standar pengaturan industri.

Selain Pasal 5, persoalan ini juga berkaitan dengan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan pengecualian terhadap “perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha mengakui adanya tindakan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan kewajiban hukum. Namun, pengecualian tersebut tidak dapat ditafsirkan secara luas sehingga setiap kebijakan atau arahan regulator otomatis membenarkan kesepakatan antarpelaku usaha.

Dalam penerapannya, perlu dibedakan antara tindakan yang secara tegas diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan tindakan yang merupakan kesepakatan mandiri pelaku usaha. Perbedaan ini penting mengingat arahan regulator, pedoman asosiasi, dan peraturan perundang-undangan tidak selalu memiliki kedudukan serta kekuatan mengikat yang sama. Dengan demikian, keberadaan arahan OJK perlu dinilai berdasarkan dasar kewenangan, bentuk kebijakan, dan ruang kebebasan yang masih dimiliki pelaku usaha ketika melaksanakannya.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan konsep state action doctrine yang dikenal dalam hukum persaingan usaha Amerika Serikat. Doktrin ini pada prinsipnya memberikan ruang pengecualian tertentu terhadap tindakan yang merupakan pelaksanaan kebijakan negara. Namun, penggunaannya dalam konteks Indonesia harus ditempatkan sebagai pendekatan perbandingan hukum, bukan sebagai dasar pengecualian yang berlaku secara otomatis. Penilaiannya tetap harus mengacu pada ketentuan hukum nasional, khususnya mengenai tindakan yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam suatu kajian akademik, Niamh Dunne pada tahun 2014 melalui artikelnya Between Competition Law and Regulation: Hybridized Approaches to Market Control menjelaskan hubungan antara hukum persaingan usaha dan regulasi ekonomi sebagai instrumen pengendalian pasar. Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan ketika kewenangan dan pendekatan pengawasannya tidak berjalan selaras. Pemikiran tersebut relevan dengan kondisi Indonesia, mengingat OJK dan KPPU memiliki mandat yang berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

Dari perspektif kepastian hukum, perbedaan pendekatan antarlembaga negara berpotensi menimbulkan ketidakjelasan bagi pelaku usaha mengenai standar kepatuhan yang harus dipenuhi. Di satu sisi, pelaku usaha diwajibkan mengikuti ketentuan regulator sektoral. Di sisi lain, pelaksanaan ketentuan tersebut tetap harus memperhatikan larangan dalam hukum persaingan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap satu rezim pengaturan belum tentu menghilangkan risiko hukum berdasarkan rezim pengaturan lainnya.

Namun, persoalan tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan antara perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Kedua kepentingan tersebut justru memiliki tujuan yang saling mendukung. Perlindungan konsumen diperlukan untuk mencegah praktik pembiayaan yang merugikan masyarakat, sedangkan persaingan usaha yang sehat mendorong pelaku usaha menawarkan biaya dan kualitas layanan yang lebih kompetitif.

Oleh karena itu, penyelesaian persoalan serupa memerlukan penguatan koordinasi antara OJK dan KPPU, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang berpotensi memengaruhi perilaku harga dalam industri jasa keuangan. Koordinasi tersebut perlu menghasilkan pedoman yang lebih jelas mengenai batas keterlibatan asosiasi industri, bentuk kesepakatan yang diperbolehkan, serta tindakan yang berpotensi melanggar hukum persaingan usaha. Selain itu, setiap kebijakan pembatasan biaya perlu disertai evaluasi berkala terhadap efektivitas perlindungan konsumen dan dampaknya terhadap persaingan pasar.

Bagi pelaku usaha, perkara ini juga menjadi pengingat mengenai pentingnya penerapan kepatuhan hukum secara menyeluruh. Pemenuhan ketentuan regulator sektoral perlu diikuti dengan penilaian terhadap risiko persaingan usaha, terutama ketika perusahaan terlibat dalam penyusunan pedoman bersama, pertukaran informasi komersial, atau penetapan standar melalui asosiasi industri. Dokumentasi mengenai dasar hukum dan proses pengambilan keputusan menjadi penting untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan dilakukan berdasarkan kewajiban regulasi, bukan kesepakatan yang bertujuan membatasi persaingan.

Pada akhirnya, sengketa penetapan bunga pinjaman daring memperlihatkan bahwa tantangan penegakan hukum ekonomi tidak hanya terletak pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada konsistensi penerapannya. Perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan persaingan usaha yang sehat seharusnya ditempatkan sebagai tujuan yang saling melengkapi. Regulasi yang baik bukan hanya memberikan batasan terhadap kegiatan usaha, melainkan juga memastikan bahwa setiap kewajiban dapat dilaksanakan secara jelas, konsisten, dan tanpa menimbulkan pertentangan hukum yang seharusnya dapat dicegah.

Daftar Pustaka:

1. Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.Otoritas Jasa Keuangan. (2024).
4. Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
5. Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
6. Otoritas Jasa Keuangan. (2025, 20 Mei). OJK: Pengaturan bunga pinjaman daring untuk lindungi konsumen. Siaran Pers Nomor SP 76/OJK/GKPB/V/2025, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Pengaturan-Bunga-Pinjaman-Daring-untuk-Lindungi-Konsumen.aspx?
7. Dunne, N. (2014). Between competition law and regulation: Hybridized approaches to market control. Journal of Antitrust Enforcement, 2(2), 225–269, DOI: 10.1093/jaenfo/jnu002
8. Posner, R. A. (2001). Antitrust law (2nd ed.). University of Chicago Press, DOI: 10.7208/chicago/9780226675787.001.0001
9. Victoria, A. O. (2026, 24 Oktober). Pengadilan Niaga batalkan putusan KPPU soal bunga pinjol. ANTARA News, https://www.antaranews.com/berita/5809379/pengadilan-niaga-batalkan-putusan-kppu-soal-bunga-pinjol?
10. Jayanti, H. D. (2026, 29 Oktober). Putusan bunga pinjol denda Rp755 miliar dibatalkan PN Jakpus, KPPU siapkan kasasi. Hukumonline, https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-bunga-pinjol-denda-rp755-miliar-dibatalkan-pn-jakpus--kppu-siapkan-kasasi-lt6ae2d4cf3b879/?
11. Fernandez, M. N. (2026, 29 Oktober). Putusan dibatalkan PN Jakpus, KPPU ajukan kasasi soal bunga pindar. Bisnis.com, https://kabar24.bisnis.com/read/20261029/16/2016597/putusan-dibatalkan-pn-jakpus-kppu-ajukan-kasasi-soal-bunga-pindar?

Penulis: Ribka Eklesia
Jabatan: Associate