Sekapur Sirih Perihal Mekanisme Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Dalam Perkara Pidana di Indonesia

10%. Angka tersebut adalah perkiraan advokat senior tentang potensi berhasilnya mekanisme eksepsi bagi seorang penasihat hukum di pengadilan negeri. Pada tahun 2025 silam, saya pernah bekerja membantu beliau sebagai staf hukum. Pada artikel kali ini saya akan membahas sekapur sirih tentang mekanisme eksepsi dan hasil dari permintaan eksepsi tersebut. Adapun artikel ini terdiri dari 3 (tiga) bagian: bagian pertama membahas pengertian eksepsi, bagian kedua membahas prosedur eksepsi, bagian ketiga adalah kesimpulan artikel ini.

1. Eksepsi Dalam Perkara Pidana

Terdapat perbedaan terminologi tentang eksepsi pada KUHAP dan KUHAP Lama. KUHAP menyebut eksepsi sebagai “Perlawanan” dalam Pasal 206 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“Dalam hal Terdakwa atau Advokat mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang Mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

Sedangkan dalam terminologi di KUHAP Lama, eksepsi disebut sebagai “Keberatan” sebagaimana Pasal 156 ayat (1) KUHAP Lama yang menyatakan:

“Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan…hakim mempertimbangkan keberatan tersebut…”

Berdasarkan Pasal 206, eksepsi atau perlawanan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori:

1. Perlawanan karena pengadilan tidak berwenang mengadili.
2. Perlawanan karena dakwaan tidak dapat diterima.
3. Perlawanan karena surat dakwaan harus dibatalkan.

1. Perlawanan Karena Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili

Perlawanan ini diajukan atas dasar kompetensi absolut dan relatif. Dasar kompetensi absolut berlaku apabila pengadilan yang menangani perkara tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara pidana. Misalnya apabila prajurit TNI diadili di peradilan umum sebelum terbentuk UU Peradilan Militer yang baru untuk menggantikan UU 31/1997 sebagaimana Pasal 65 jo. Pasal 74 UU 34/2004.  Sedangkan perlawanan dengan dasar kompetensi relatif berlaku apabila pengadilan yang mengadili bukanlah tempat dilakukannya dugaan tindak pidana atau bukan tempat terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditemukannya terdakwa, atau ditahan, maupun pengadilan tersebut wilayah hukumnya adalah tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil ke persidangan sebagaimana Pasal 84 KUHAP (Ilyas, 2024, p. 109).

2. Perlawanan Karena Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Menurut Adam Ilyas, perlawanan karena dakwaan tidak dapat diterima terjadi apabila dakwaan ne bis in idem sebagaimana Pasal 134 UU 01/2023 atau apabila dakwaan kedaluwarsa sesuai aturan Pasal 136 - Pasal 138 UU 01/2023 (Ilyas, 2024, p. 110 - 114).

3. Perlawanan Karena Surat Dakwaan Harus Dibatalkan

Menurut Erwin Susilo, perlawanan surat dakwaan harus dibatalkan atau surat dakwaan batal demi hukum terjadi apabila surat dakwaan secara alternatif tidak memenuhi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap perihal tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana tersebut (Susilo, 2020, pp. 94–95).

Pasal 75 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan:

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi:...uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan…”

Konsekuensi tidak terpenuhinya Pasal 75 ayat (2) huruf b KUHAP diatur dalam Pasal 75 ayat (3) KUHAP yang menyatakan:

“Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.”

2. Prosedur Eksepsi Secara Umum

Secara umum, prosedur eksepsi dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 75 jo. Pasal 206 KUHAP sesuai rangkuman tabel berikut:

Ringkasnya, Pasal 206 KUHAP mengatur bahwa Terdakwa atau Advokat dapat mengajukan perlawanan atas tiga dasar, yaitu pengadilan tidak berwenang mengadili, dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Hakim memutus perlawanan tersebut; jika diterima, perkara tidak dilanjutkan, sedangkan jika ditolak atau persoalannya baru dapat dinilai setelah pemeriksaan pokok perkara, persidangan dilanjutkan. Putusan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 206 ayat (4) sampai (8) KUHAP, termasuk dalam hal penentuan pengadilan yang berwenang. Selain itu, Ketua Majelis dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang secara ex officio berdasarkan Pasal 206 ayat (9) KUHAP.

3. Kesimpulan

Pada akhirnya, eksepsi atau perlawanan dalam perkara pidana berpusat pada tiga hal: pengadilan tidak berwenang mengadili, dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Bagi Aparat Penegak Hukum maupun Terdakwa, ketiganya menjadi titik awal untuk menguji apakah suatu perkara layak dilanjutkan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.

Dasar Hukum: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 01/2023”)
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU 34/2004”)
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU 31/1997”)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP Lama”)
6. Ilyas, A. (2024). Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers.
7. Susilo, E. (2020). Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya. Citra Aditya Bakti.

Penulis: Muhammad Ardiansyah Arifin
Jabatan: Associate