Legal Risk di Balik Penghapusbukuan Aset BUMN: Antara Efisiensi Bisnis dan Potensi Tindak Pidana Korupsi

Penghapusbukuan (write-off) aset pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan instrumen yang secara hukum dan akuntansi sah dalam rangka menjaga kualitas laporan keuangan dan efisiensi operasional perusahaan. Dalam praktik bisnis modern, write-off tidak dapat dihindari, khususnya terhadap aset yang telah kehilangan nilai ekonomis, tidak produktif, atau tidak lagi memberikan manfaat bagi perusahaan.

Namun demikian, dalam konteks hukum di Indonesia, tindakan penghapusbukuan tidak pernah berdiri sebagai persoalan administratif semata. Ia berada di titik temu antara rezim hukum korporasi, keuangan negara, dan hukum pidana, sehingga setiap keputusan write-off berpotensi menimbulkan eksposur hukum yang serius apabila tidak dilakukan secara hati-hati.

Dengan demikian, isu utama bukanlah apakah penghapusbukuan diperbolehkan, melainkan apakah proses dan dasar pengambilan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam teori hukum korporasi, Direksi dilindungi oleh prinsip Business Judgment Rule (BJR), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan sepanjang:

• Keputusan diambil dengan itikad baik;
• Dilakukan dengan kehati-hatian (due care);
• Tidak terdapat benturan kepentingan;
• Bertujuan untuk kepentingan terbaik perusahaan.

Namun, BJR bukanlah tameng absolut. Perlindungan ini gugur apabila:

• Terdapat konflik kepentingan;
• Proses pengambilan keputusan tidak transparan;
• Tidak ada kajian hukum dan ekonomis;
• Atau terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan.

Dalam konteks penghapusbukuan aset, BJR hanya berlaku apabila keputusan tersebut dapat dibuktikan sebagai keputusan bisnis yang rasional, bukan sebagai sarana menyembunyikan kerugian atau praktik yang tidak sah.

Dari Business Loss ke Criminal Exposure:

Salah satu karakteristik utama risiko dalam penghapusbukuan aset BUMN adalah transformasi persepsi hukum. Kerugian bisnis yang pada awalnya sah dapat berubah menjadi dugaan tindak pidana apabila ditemukan cacat dalam prosesnya.

Berikut adalah bentuk-bentuk risiko utama:

Dengan kata lain, fokus aparat penegak hukum bukan pada write-off itu sendiri, melainkan pada apa yang terjadi sebelum dan di balik keputusan tersebut.

Praktik Penegakan Hukum :

Penegakan hukum di sektor BUMN menunjukkan pola yang konsisten: tindakan bisnis akan tetap dihormati sepanjang dilakukan secara profesional, tetapi akan diproses secara pidana apabila terdapat unsur:

• Perbuatan melawan hukum;
• Penyalahgunaan kewenangan;
• Keuntungan pribadi atau pihak lain;
• Kerugian keuangan negara.

Institusi seperti KPK dan Kejaksaan Agung dalam berbagai perkara menekankan bahwa kerugian negara tidak harus timbul dari tindakan ilegal secara langsung, tetapi dapat berasal dari keputusan bisnis yang tidak didasarkan pada governance yang baik.

Artinya, dalam hal ini kegagalan tata kelola dapat menjadi pintu masuk kriminalisasi.

Penghapusbukuan aset BUMN merupakan kebutuhan bisnis yang tidak terelakkan, namun sekaligus menjadi salah satu titik paling sensitif dalam perspektif hukum. Di satu sisi, ia mencerminkan efisiensi dan profesionalitas pengelolaan aset; di sisi lain, ia membuka potensi eksposur pidana apabila tidak dilakukan secara hati-hati.

Pada akhirnya, ukuran legalitas suatu penghapusbukuan tidak ditentukan oleh hasilnya, melainkan oleh prosesnya. Selama Direksi dapat membuktikan bahwa keputusan tersebut diambil secara rasional, transparan, bebas konflik, dan didukung oleh dasar hukum serta analisis yang memadai, maka penghapusbukuan akan tetap berada dalam ranah keputusan bisnis yang sah.

Sebaliknya, tanpa fondasi tersebut, penghapusbukuan berpotensi berubah menjadi pintu masuk bagi tuduhan tindak pidana korupsi.

Penulis : Arivan Utama
Jabatan : Associate