Krisis Jalan Rusak di Indonesia dan Tantangan Penegakan Hukumnya

Jalan Berlubang sebagai Ancaman Nyata

Jalan berlubang masih menjadi persoalan yang berulang di berbagai wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga menjadi ancaman langsung terhadap keselamatan lalu lintas.

Dalam banyak kasus, pengendara terutama sepeda motor mengalami kecelakaan akibat kehilangan kendali saat melewati atau menghindari lubang di jalan. Risiko meningkat ketika lubang tidak terlihat, seperti pada malam hari atau saat tertutup genangan air.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: ketika kondisi jalan yang tidak layak secara nyata menyebabkan kecelakaan, sejauh mana tanggung jawab hukum dapat ditegakkan?

Data Kecelakaan Akibat Jalan Berlubang

Kecelakaan lalu lintas akibat jalan berlubang merupakan fenomena yang nyata, meskipun belum sepenuhnya tercatat secara komprehensif dalam statistik nasional.

Pada awal tahun 2026, tercatat sedikitnya 27 kasus kecelakaan lalu lintas yang dipicu oleh jalan berlubang, dengan korban mengalami luka-luka hingga meninggal dunia.

Angka ini menunjukkan bahwa kondisi jalan yang tidak layak memiliki kontribusi langsung terhadap terjadinya kecelakaan. Namun demikian, terdapat keterbatasan dalam sistem pendataan, di mana faktor kondisi jalan sering kali tidak dicatat secara rinci.

Akibatnya, kecelakaan yang disebabkan oleh jalan berlubang berpotensi lebih banyak dari yang tercatat, sehingga persoalan ini cenderung kurang terlihat dalam analisis kebijakan.

Analisis Penyebab: Jalan Berlubang sebagai Faktor Teknis Kritis

Dalam perspektif keselamatan lalu lintas, kecelakaan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu manusia, kendaraan, dan jalan. Jalan berlubang termasuk dalam faktor lingkungan yang dapat menjadi penyebab langsung kecelakaan.

Pola kecelakaan akibat jalan berlubang umumnya meliputi:

• Pengendara kehilangan keseimbangan saat melewati lubang
• Manuver mendadak untuk menghindari lubang yang berujung pada tabrakan
• Kecelakaan beruntun akibat kendaraan di belakang tidak siap mengantisipasi

Kondisi ini semakin berisiko pada saat visibilitas rendah atau ketika lubang tertutup air. Dalam situasi demikian, jalan berlubang tidak lagi sekadar faktor pendukung, tetapi menjadi penyebab utama kecelakaan (proximate cause).

Dasar Hukum: Kewajiban dan Sanksi bagi Penyelenggara Jalan

Secara hukum, tanggung jawab terhadap kondisi jalan telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

1. Kewajiban Penyelenggara Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

• Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
• Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbaikan belum dapat dilakukan, wajib diberikan tanda atau rambu pada jalan yang rusak.

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab penyelenggara jalan bersifat aktif dalam mencegah terjadinya kecelakaan.

2. Sanksi Pidana (Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009)

Dalam Pasal 273 ditegaskan bahwa kelalaian dalam memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan dapat dikenai sanksi pidana sebagai berikut:

• Jika mengakibatkan kerusakan kendaraan/barang
  → pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000
• Jika mengakibatkan luka ringan
  → pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000
• Jika mengakibatkan luka berat
  → pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000
• Jika mengakibatkan meninggal dunia
  → pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam pemeliharaan jalan dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana, bukan sekadar administratif.

Permasalahan Penegakan Hukum

Meskipun dasar hukum telah jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Pertama, penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan masih sangat terbatas. Kasus kecelakaan akibat jalan berlubang jarang diproses hingga tahap pertanggungjawaban pidana.

Kedua, terdapat kesulitan dalam pembuktian hubungan sebab akibat antara kondisi jalan dan kecelakaan. Tanpa bukti yang kuat, proses hukum menjadi sulit dilakukan.

Ketiga, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kondisi jalan tertentu.

Keempat, sistem pendataan kecelakaan yang belum detail menyebabkan faktor jalan rusak tidak teridentifikasi secara optimal.

Kesenjangan antara Regulasi dan Realita

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Di satu sisi, peraturan telah memberikan dasar yang jelas untuk menuntut tanggung jawab. Namun di sisi lain, lemahnya penegakan hukum menyebabkan norma tersebut tidak memiliki daya paksa yang efektif.

Akibatnya, jalan berlubang tetap menjadi risiko yang berulang, dan kecelakaan terus terjadi tanpa akuntabilitas yang jelas.

Kecelakaan lalu lintas akibat jalan berlubang menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur jalan merupakan persoalan serius yang berkaitan langsung dengan keselamatan publik.

Undang-undang telah secara tegas mengatur kewajiban penyelenggara jalan serta sanksi atas kelalaiannya. Namun, tanpa penegakan hukum yang konsisten, ketentuan tersebut tidak akan efektif dalam mencegah terjadinya kecelakaan.

Ke depan, diperlukan penguatan dalam aspek penegakan hukum, kejelasan tanggung jawab, serta perbaikan sistem pendataan agar kecelakaan akibat jalan rusak tidak terus berulang.

Dengan demikian, hukum tidak hanya hadir sebagai aturan tertulis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat pengguna jalan.

Penulis : Fayha Azka Kamila Putri
Jabatan : Associate