Kepastian Hukum Penerapan Mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB) dalam Kontrak FIDIC di Indonesia

2026-11-10

Pendahuluan

Perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mendorong meningkatnya kompleksitas hubungan kontraktual dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Khususnya proyek berskala besar yang melibatkan berbagai pihak, teknologi, dan pembiayaan. Dalam praktiknya, penggunaan standar kontrak internasional yang diterbitkan oleh Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (“FIDIC”) menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur hubungan hukum antara pemilik proyek (Employer) dan kontraktor (Contractor), termasuk ruang lingkup pekerjaan, alokasi risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Akan tetapi, karakteristik proyek konstruksi yang melibatkan berbagai tahapan pekerjaan, perubahan desain, keterlambatan pelaksanaan, perbedaan penafsiran klausul kontrak, hingga persoalan pembayaran kerap menimbulkan sengketa yang berpotensi menghambat keberlangsungan proyek dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Oleh karena itu, FIDIC menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dispute Avoidance/Adjudication Board (“DAAB”) yang tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga mencegah timbulnya perselisihan selama pelaksanaan kontrak melalui keterlibatan pihak ketiga yang independen dan memiliki kompetensi di bidang konstruksi. Meskipun demikian, penerapan mekanisme DAAB dalam proyek konstruksi di Indonesia masih menimbulkan persoalan hukum, terutama berkaitan dengan kedudukan dan kekuatan mengikat keputusannya, konsekuensi hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan keputusan tersebut, serta hubungan mekanisme DAAB dengan arbitrase dan pengadilan berdasarkan sistem hukum nasional.

Pengaturan Mekanisme DAAB dalam Kontrak FIDIC

DAAB merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak standar FIDIC edisi 2017, sebagai sarana untuk mencegah berkembangnya perselisihan sekaligus menyelesaikan sengketa antara Employer dan Contractor selama pelaksanaan proyek konstruksi. Berbeda dengan mekanisme Dispute Adjudication Board (“DAB”) pada FIDIC edisi sebelumnya yang lebih berorientasi pada penyelesaian sengketa setelah perselisihan timbul, DAAB edisi 2017 memiliki fungsi preventif melalui pemberian bantuan informal kepada para pihak untuk membahas dan mencari penyelesaian atas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kontrak. Berdasarkan Sub-Clause 21.1 FIDIC 2017, DAAB dibentuk sejak awal pelaksanaan kontrak dengan jumlah satu atau tiga orang anggota yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga keberadaannya bersifat tetap (standing DAAB) selama masa kontrak berlaku. Dalam menjalankan fungsinya, DAAB dituntut untuk bertindak secara independen dan netral serta memiliki kompetensi yang relevan dengan karakteristik proyek konstruksi. Apabila perselisihan telah berkembang menjadi sengketa, salah satu pihak dapat merujuk sengketa tersebut kepada DAAB untuk memperoleh keputusan berdasarkan Sub-Clause 21.4.1. Rujukan tersebut harus memuat uraian mengenai pokok permasalahan dan dasar tuntutan pihak yang mengajukan, dibuat secara tertulis, serta salinannya disampaikan kepada pihak lainnya. Khusus terhadap sengketa yang pokok permasalahannya telah melalui proses kesepakatan atau penentuan oleh Employer's Representative berdasarkan Sub-Clause 3.5 [Agreement or Determination], rujukan kepada DAAB wajib dilakukan dalam jangka waktu 42 hari sejak tanggal Notice of Dissatisfaction (“NOD”) berdasarkan Sub-Clause 3.5.5 disampaikan. Apabila sengketa tidak dirujuk dalam jangka waktu tersebut, NOD dianggap gugur dan tidak lagi berlaku. Setelah sengketa dirujuk, kedua pihak berkewajiban segera menyediakan seluruh informasi, akses ke lokasi proyek, dan fasilitas yang diperlukan DAAB untuk memeriksa dan memutus sengketa. Selama proses tersebut berlangsung, para pihak tetap wajib melaksanakan kewajiban kontraktual masing-masing sepanjang kontrak belum ditinggalkan atau diakhir. Selanjutnya, berdasarkan Sub-Clause 21.4.3, DAAB wajib memberikan keputusan secara tertulis dan disertai alasan dalam waktu 84 hari sejak menerima pengajuan sengketa, kecuali para pihak menyepakati jangka waktu lain yang diusulkan DAAB. Keputusan tersebut bersifat mengikat (binding) dan wajib segera dipatuhi oleh kedua belah pihak meskipun salah satu pihak menyampaikan keberatan. Pihak yang tidak menerima keputusan DAAB dapat menyampaikan NOD dalam jangka waktu 28 hari sejak diterimanya keputusan sebagaimana diatur dalam Sub-Clause 21.4.4, apabila tidak terdapat NOD dalam jangka waktu tersebut, keputusan DAAB menjadi final dan mengikat (final and binding) bagi para pihak. Terhadap keputusan yang telah memperoleh status final dan mengikat, para pihak tetap terikat untuk melaksanakannya sesuai ketentuan kontrak. Sementara itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan keputusan DAAB, Sub-Clause 21.7 memberikan hak kepada pihak lainnya untuk langsung membawa ketidakpatuhan tersebut ke forum arbitrase tanpa harus mengulangi tahapan pengajuan sengketa kepada DAAB maupun penyelesaian secara musyawarah. Adapun apabila NOD telah disampaikan terhadap keputusan DAAB, para pihak terlebih dahulu diharuskan mengupayakan penyelesaian secara damai berdasarkan Sub-Clause 21.5 sebelum sengketa dilanjutkan ke arbitrase berdasarkan Sub-Clause 21.6. Dengan demikian, mekanisme DAAB dalam FIDIC 2017 berfungsi sebagai penyelesai sengketa sepanjang proyek berlangsung. Keputusannya bersifat mengikat dan wajib Segera dipatuhi, tanpa menghilangkan hak para pihak untuk mengajukannya ke arbitrase.

Kedudukan Keputusan DAAB dalam Sistem Hukum Indonesia

Kedudukan DAAB dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 88 ayat (1) undang-undang tersebut menetapkan bahwa penyelesaian sengketa dalam Kontrak Kerja Konstruksi didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, sedangkan ayat (2) memberikan ruang kepada para pihak untuk menempuh tahapan penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam kontrak. Lebih lanjut, Pasal 88 ayat (5) secara tegas memberikan kewenangan kepada para pihak untuk membentuk dewan sengketa sebagai alternatif penyelesaian perselisihan, dengan ketentuan bahwa pemilihan anggotanya harus didasarkan pada prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak sebagaimana diatur dalam ayat (6). Penjelasan Pasal 88 ayat (5) mendefinisikan dewan sengketa sebagai tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan jasa konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang terjadi selama pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 93 ayat (3) dan ayat (4) menentukan bahwa para pihak dapat menunjuk dewan sengketa yang berfungsi sebagai upaya pencegahan sekaligus penyelesaian sengketa konstruksi, sedangkan Pasal 94 ayat (1) menegaskan bahwa kewenangan dewan sengketa baru timbul setelah para pihak menyepakati penggunaannya dalam klausula perikatan jasa konstruksi dan membuat perjanjian tripartit antara para pihak dengan dewan sengketa. Berdasarkan Pasal 94 ayat (3), dewan sengketa sekurang-kurangnya memiliki tugas untuk mencegah perselisihan, memberikan pertimbangan profesional terhadap permasalahan tertentu, serta menyelesaikan sengketa melalui kesimpulan formal yang dituangkan dalam putusan dewan sengketa. Ketentuan mengenai kedudukan putusan tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan bahwa proses dan putusan dewan sengketa didasarkan pada prinsip keadilan serta putusannya bersifat final dan mengikat kedua belah pihak apabila tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu 28 hari kalender. Sebaliknya, apabila salah satu pihak mengajukan keberatan, Pasal 95 ayat (3) mengarahkan para pihak untuk menempuh tahapan penyelesaian sengketa selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Adapun Pasal 96 mengatur aspek pendanaan penggunaan dewan sengketa, yang pada prinsipnya dibebankan kepada para pihak secara setara.

Apabila dibandingkan dengan mekanisme DAAB dalam FIDIC 2017, terdapat kesesuaian mendasar mengenai fungsi pencegahan dan penyelesaian sengketa, independensi anggota, serta pengakuan terhadap keputusan dewan sengketa yang final dan mengikat setelah tidak diajukan keberatan dalam jangka waktu 28 hari. Namun, terdapat perbedaan yang perlu diperhatikan, khususnya mengenai akibat hukum pengajuan keberatan terhadap keputusan DAAB. Sub-Clause 21.4.3 FIDIC 2017 menentukan bahwa keputusan DAAB tetap mengikat dan wajib segera dipatuhi meskipun salah satu pihak telah menyampaikan NOD, sedangkan Pasal 95 ayat (3) PP Nomor 22 Tahun 2020 mengatur bahwa keberatan terhadap putusan dewan sengketa mengakibatkan para pihak menempuh tahapan penyelesaian sengketa selanjutnya tanpa secara tegas menguraikan apakah kewajiban melaksanakan putusan tersebut tetap berlaku selama proses lanjutan berlangsung. Perbedaan pengaturan ini memerlukan penafsiran lebih lanjut agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai keberlakuan keputusan dewan sengketa sebelum sengketa memperoleh penyelesaian akhir.

Dari perspektif hukum perjanjian, penerapan FIDIC di Indonesia pada dasarnya dimungkinkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Pasal 1338 KUHPerdata memberikan kekuatan mengikat terhadap persetujuan yang dibuat secara sah, sehingga klausul-klausul FIDIC yang telah disepakati dan dimasukkan ke dalam Kontrak Kerja Konstruksi pada prinsipnya mengikat Employer dan Contractor sebagai para pihak dalam perjanjian. Selain itu, Pasal 1339 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu persetujuan tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dengan demikian, keputusan DAAB yang diterbitkan berdasarkan klausul kontrak yang disepakati dapat menimbulkan kewajiban kontraktual bagi para pihak untuk melaksanakannya. Meskipun demikian, kekuatan mengikat keputusan DAAB secara kontraktual perlu dibedakan dari kekuatan eksekutorial suatu putusan arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur secara khusus bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak berdasarkan Pasal 60, dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, pelaksanaannya dapat dimohonkan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 61 dan Pasal 62. Sementara itu, keputusan DAAB tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase karena DAAB merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang kewenangannya bersumber dari kesepakatan kontraktual dan pengaturan khusus jasa konstruksi, bukan lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 1999.

Pelaksanaan Keputusan DAAB dan Hubungannya dengan Arbitrase serta Pengadilan

Ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap keputusan DAAB menimbulkan konsekuensi hukum berupa pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual untuk melaksanakan keputusan tersebut, meskipun pihak yang tidak puas telah menyampaikan NOD. Berdasarkan Sub-Clause 21.4.3 FIDIC 2017, keputusan DAAB wajib segera dipatuhi dan tetap mengikat sampai diubah melalui penyelesaian secara damai atau putusan arbitrase, sedangkan Sub-Clause 21.7 memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membawa ketidakpatuhan tersebut langsung ke arbitrase tanpa harus mengajukan sengketa yang sama kembali kepada DAAB atau melalui tahapan penyelesaian damai. Dalam proses tersebut, tribunal arbitrase dapat menggunakan prosedur singkat atau dipercepat untuk memerintahkan pelaksanaan keputusan DAAB melalui tindakan sementara, tindakan provisional, atau putusan, termasuk pemberian ganti rugi atau bentuk pemulihan lainnya, dengan tetap membuka pemeriksaan terhadap pokok sengketa. Mekanisme ini harus dibaca bersama Sub-Clause 21.6 yang menempatkan arbitrase sebagai forum penyelesaian akhir atas sengketa yang belum menjadi final dan mengikat. Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan arbitrase didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 4 UU No. 30 Tahun 1999, sehingga klausul arbitrase dalam kontrak FIDIC perlu dirumuskan secara tegas, termasuk mengenai aturan arbitrase dan tempat kedudukan arbitrase. Adapun Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 membatasi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa pokok sengketa yang telah terikat perjanjian arbitrase. Peran pengadilan terutama berkaitan dengan fungsi yang secara tegas diberikan oleh undang-undang, antara lain pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase nasional berdasarkan Pasal 59 sampai dengan Pasal 64, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 66. Dengan demikian, keputusan DAAB tidak dapat secara otomatis dimohonkan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dengan prosedur yang berlaku bagi putusan arbitrase, karena keputusan tersebut bukan putusan yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999. Pihak yang menghadapi ketidakpatuhan terhadap keputusan DAAB perlu menggunakan mekanisme arbitrase yang telah disepakati dalam kontrak untuk memperoleh putusan yang memiliki dasar pelaksanaan menurut undang-undang. Ketentuan ini juga perlu dibaca bersama Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 22 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa keputusan Dewan Sengketa menjadi final dan mengikat apabila tidak diajukan keberatan dalam 28 hari kalender, sedangkan apabila terdapat keberatan, para pihak melanjutkan ke tahapan penyelesaian sengketa berikutnya. Perbedaan rumusan tersebut dengan FIDIC 2017, yang tetap mewajibkan kepatuhan terhadap keputusan DAAB meskipun NOD telah disampaikan, menunjukkan perlunya kejelasan pengaturan mengenai kewajiban pelaksanaan keputusan selama proses penyelesaian sengketa lanjutan berlangsung.

Penutup

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan mekanisme DAAB dalam kontrak FIDIC di Indonesia memiliki dasar hukum melalui kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan pengaturan Dewan Sengketa dalam Pasal 88 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 PP No. 22 Tahun 2020. DAAB berperan sebagai mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa yang memungkinkan para pihak memperoleh keputusan selama pelaksanaan proyek konstruksi tanpa harus langsung menempuh arbitrase atau pengadilan. Keputusan DAAB memiliki kekuatan mengikat berdasarkan ketentuan kontrak FIDIC, sedangkan berdasarkan Pasal 95 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2020, keputusan Dewan Sengketa menjadi final dan mengikat apabila tidak diajukan keberatan dalam jangka waktu 28 hari kalender. Keputusan DAAB juga harus dibedakan dari putusan arbitrase karena tidak serta-merta memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999. Selain itu, para pihak juga perlu memastikan klausul arbitrase dalam perjanjian harus disusun secara tegas dan selaras dengan UU No. 30 Tahun 1999 agar ketidakpatuhan terhadap keputusan DAAB dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki dasar hukum dan prosedur pelaksanaan yang jelas. Dengan pengaturan dan perumusan kontrak yang lebih terarah, DAAB dapat diterapkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi yang memberikan kepastian hukum, menjaga keberlanjutan proyek, dan memperkuat perlindungan hak serta kewajiban para pihak di Indonesia.

Daftar Referensi:

Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
2. Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU Nomor 30 Tahun 1999. LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.
3. Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi, UU Nomor 2 Tahun 2017. LN Tahun 2017 No 133, TLN No. 4095.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. LN Tahun 2017 No 69, TLN No. 1092.

Buku

1. FIDIC Conditions of Contract 2017.

Artikel Ilmiah

1. Frédéric Gillion, Rob Morson, Sarah Jackson, dan Chloé de Jager, “The New FIDIC Suite 2017: Significant Developments and Key Changes,” International Construction Law Review (2018).

Bahan Lain-lain

1. Tulay Caliskan. “The Implications of Skipping FIDIC’s Dispute Adjudication Board Process.” Kabinelaw.com, 15 April 2024. Tersedia pada https://www.kabinelaw.com/to-dab-or-not-to-dab/ . Diakses pada tanggal 5 November 2026.
2. FIDIC. “Why Use FIDIC Contracts?”. Fidic.org,. Diakses pada tanggal 5 November 2026 pada https://fidic.org/node/7089.
3. Inayah Fahri. “Memahami Kontrak Dasar FIDIC,” Kompasiana.com. Diakses pada tanggal 5 November 2026 pada https://www.kompasiana.com/inayahfahri5203/68b79f2eed641508e52107a3/memahami-konsep-dasar-kontrak-fidic-dalam-proyek-konstruksi.