Dua Pintu Pengujian Norma: Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Dua Pintu Pengujian Norma: Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

2026-11-11

Dalam tatanan hukum positif Indonesia, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (“MA”) dan Mahkamah Konstitusi (“MK”). Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD NRI 1945”) dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh MA serta badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara serta oleh sebuah MK. Kedua Lembaga Yudikatif tersebut memiliki kewenangan untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan, yang tertuang dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI, sebagai berikut:

 

Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

 

Bentuk pengujian tersebut yang sudah ditegaskan dalam Pasal-Pasal a quo menunjukkan bahwa terhadap pengujian Undang-Undang, Negara ini menganut sistem dua pintu walaupun objek dan batu ujinya berbeda, yakni menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang merupakan kewenangan MA dan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang merupakan kewenangan MK. Perbedaan tersebut dapat berimplikasi pada perbedaan prosedur pengajuan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan pada MA dan MK. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

 

  1. Pengajian Uji Materiil di Mahkamah Agung

Kewenangan MA untuk menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang terkandung dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”). 

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hak Uji Materiil (“Perma 01/11”) menegaskan:

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih tinggi.”

“Hak Uji Materiil” dalam hal ini merupakan Hak dan Kewenangan MA untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Selanjutnya untuk objek yang diuji mencakup berbagai jenis peraturan di bawah undang-undang yang memuat norma hukum dan mengikat secara hukum, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, serta peraturan lembaga atau menteri sepanjang diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“ UU P3U”).

Perlu dicatat, bahwa batu uji berdasarkan Perma 01/11 yang digunakan dalam Uji Materiil terhadap MA bukanlah UUD NRI 1945, melainkan Undang-Undang dan Peraturan yang lebih tinggi, kemudian tidak semua dokumen yang diterbitkan pejabat publik dapat menjadi objek hak uji materiil.

Selanjutnya, dalam hal mengajukan Permohonan, Pasal 31A UU MA menentukan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan di bawah undang-undang, baik perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, maupun badan hukum publik atau privat yang dapat diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya. Selanjutnya, secara formil, pengajuan Permohonan Uji Materiil atau Permohonan Keberatan terhadap MA berdasarkan Pasal 2 Perma 01/11 dapat dilakukan dengan:

    1. Permohonan Keberatan diajukan kepada MA dapat dilakukan secara langsung ke MA atau melalui Pengadilan Negeri (“PN”) yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon;
    2. Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-Undang tingkat lebih tinggi;
    3. Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah;
    4. Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan keberatan yang besarnya akan diatur tersendiri. 

Oleh karena itu, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh MA dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, apabila terbukti bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka MA akan menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah oleh MA berimplikasi pada tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat. 

  1. Pengujian Undang-Undang (“PUU”) di Mahkamah Konstitusi

Dalam hal pengujian Norma oleh MK dapat ditelisik pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“Peraturan MK 7/2025”). Dalam hal ada seseorang yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (“Perppu”), maka ia dapat mengajukan permohonan kepada MK, yakni permintaan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada MK, baik secara langsung atau melalui kuasanya.  

Adapun pemohon tersebut meliputi:

    1. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
    2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
    3. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
    4. Lembaga negara. 

Adapun hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK 7/2025 adalah:

    1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
    2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian;
    3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan;
    4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; dan
    5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 

Selanjutnya objek permohonan pengujian undang-undang adalah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan MK 7/2025 dan perlu diketahui juga terdapat dua bentuk permohonan PUU ke MK berdasarkan Pasal 2 ayat (2), (4), dan (5) Peraturan MK 7/2025, yakni: 

    1. Permohonan pengujian formil, yakni pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945; atau 
    2. Permohonan Pengujian Materiil, yakni pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.  

Putusan di MK bersifat final and binding berdasarkan Pasal 24C ayat (1), jika permohonan dikabulkan, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sehingga, sistem pengujian norma di Indonesia berjalan melalui dua pintu, dan memilih pintu yang tepat menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi (Pasal 31 ayat (1) UU MA dan Perma 01/11). Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang dan Perppu terhadap UUD NRI 1945 (Peraturan MK 7/2025). Dengan demikian, kedua jalur dibedakan oleh objek yang diuji dan batu ujinya. Di MA, batu ujinya bukan UUD NRI 1945. Di MK, batu ujinya justru UUD NRI 1945. 

Perbedaan itu berlanjut pada syarat pemohon dan akibat putusan. Di MA, pemohon adalah pihak yang menganggap haknya dirugikan (Pasal 31A UU MA), dan permohonan dapat diajukan langsung ke MA atau melalui pengadilan negeri (Pasal 2 Perma 01/11). Di MK, pemohon harus membuktikan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang memenuhi lima syarat dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK 7/2025. Permohonan ke MK dapat berupa pengujian formil atau materiil. Jika dikabulkan, peraturan yang diuji MA dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan norma undang-undang yang diuji MK dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui putusan yang final dan mengikat (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945). 

Dalam praktik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan norma yang dipersoalkan berada di tingkat mana dan terhadap apa ia dipertentangkan. Jika yang dipersoalkan adalah undang-undang atau Perppu terhadap UUD NRI 1945, jalurnya adalah MK. Jika yang dipersoalkan adalah peraturan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi, jalurnya adalah MA. Ketepatan memilih jalur sejak awal menghindarkan permohonan dari penolakan karena salah alamat. 

Referensi:

  1. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Indonesia. Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. UU Nomor 14 Tahun 1985. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.
  3. Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. UU Nomor 5 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.
  4. Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. UU Nomor 3 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.
  5. Indonesia. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
  6. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materiil. Perma Nomor 1 Tahun 2011.
  7. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. PMK Nomor 7 Tahun 2025.
  8. Wanaputri, S. R. (2026, 19 Oktober). Syarat dan cara pengajuan judicial review ke MA dan MK. Klinik Hukumonline.https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-tata-cara-pengajuan-judicial-review-ke-ma-dan-mk-cl4944/

Penulis: Andaru Sulaksono Aji Soeroso
Jabatan: Associate

Category：Edukasi Hukum
Share：
Copyright © 2026 Alchemist Group All rights reserved.