Cross-Border M&A: Lima Isu Hukum Kritis yang Menentukan Keberhasilan Akuisisi Perusahaan Indonesia oleh Investor Asing

Cross-Border M&A: Lima Isu Hukum Kritis yang Menentukan Keberhasilan Akuisisi Perusahaan Indonesia oleh Investor Asing

2026-11-18

Bagi investor asing, keputusan masuk ke suatu negara pada dasarnya bertumpu pada tiga hal: peluang ekonomi, stabilitas politik, dan kepastian hukum. Dua yang pertama relatif mudah dinilai dari luar. Yang ketiga baru terasa ketika transaksi sudah berjalan.

Minat terhadap pasar Indonesia terlihat dari angkanya. KPPU mencatat 1.912 notifikasi merger dan akuisisi sejak 2010 hingga 6 Oktober 2026, termasuk 119 notifikasi sepanjang 2026. Namun, akuisisi jarang gagal karena harga. Kegagalan lebih sering bersumber dari isu hukum yang terlambat dikenali. Berikut lima isu yang paling menentukan.

Satu prinsip dasar: untuk perusahaan target yang berkedudukan di Indonesia, aspek korporasi, perizinan, dan persaingan usahanya tunduk pada hukum Indonesia, siapa pun pembelinya. Hukum yang mengatur perjanjian jual beli sahamnya dapat dipilih para pihak, tetapi tetap perlu memperhatikan ketentuan wajib dan ketertiban umum Indonesia.

 

1. Bentuk Badan Usaha, Bidang Usaha, dan Struktur Transaksi

Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mensyaratkan penanaman modal asing berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penanam modal dapat masuk melalui pendirian perseroan, pembelian saham, atau cara lain yang diatur peraturan perundang-undangan.

Berikutnya, pastikan bidang usaha target terbuka bagi asing. Rezim yang berlaku adalah Perpres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 49 Tahun 2021, dengan pendekatan daftar positif: pada prinsipnya semua bidang usaha terbuka, kecuali yang tertutup atau hanya dapat dilakukan Pemerintah Pusat. Bidang usaha yang terbuka pun dapat dikenai persyaratan, misalnya batas kepemilikan modal asing atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM.

Setelah akuisisi, perseroan target yang sahamnya dimiliki asing berstatus PT PMA, dengan konsekuensi pada perizinan berusaha dan pelaporan. Pilihan struktur (akuisisi saham, akuisisi aset, atau penggabungan) membawa dampak berbeda atas pajak, perizinan, perjanjian, dan ketenagakerjaan. Bentuk pembayaran, tunai atau pertukaran saham, juga perlu dikaji dari sisi perpajakan sejak awal.

 

2. Uji Tuntas Hukum dan Risiko Pidana Korporasi

Uji tuntas (legal due diligence) mencakup:

  • legalitas pendirian dan struktur permodalan;
  • kepemilikan aset dan izin usaha;
  • perjanjian material, khususnya klausul change of control;
  • sengketa dan potensi litigasi;
  • ketenagakerjaan, perpajakan, dan pelindungan data pribadi.

Konsep pengendalian menjadi kunci. UU Perseroan Terbatas mendefinisikan pengambilalihan sebagai perbuatan hukum untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian. Dalam doktrin, pengendalian dipahami sebagai kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan, mengangkat dan memberhentikan manajemen, serta memegang hak suara mayoritas.

Pengendalian juga membawa konsekuensi pidana. Sejak KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku pada 2 Januari 2026, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur umum dalam Pasal 45 sampai 50. Pasal 47 memperluasnya hingga pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat korporasi. Pasal 48 menetapkan syarat korporasi dapat dipertanggungjawabkan, antara lain jika korporasi tidak melakukan langkah pencegahan yang diperlukan. Bagi pembeli, kualitas sistem kepatuhan target (anti-suap, lingkungan, ketenagakerjaan) kini menjadi inti penilaian risiko, dan posisinya sebagai pemegang kendali setelah akuisisi perlu dipahami sejak awal.

 

3. Prosedur Korporasi menurut UU Perseroan Terbatas

Pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja). Pengambilalihan dapat dilakukan melalui direksi atau langsung dari pemegang saham, dan prosedurnya berbeda.

Ketentuan kuncinya:

  • Pihak yang mengambil alih wajib mengumumkan ringkasan rencana dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar dan memberitahukan karyawan secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Kewajiban ini berlaku pula pada pengambilalihan langsung dari pemegang saham.
  • Kreditor dapat mengajukan keberatan paling lambat 14 hari setelah pengumuman. Selama keberatan belum terselesaikan, pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.
  • Pasal 126 mewajibkan para pihak memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, serta persaingan usaha yang sehat.
  • Pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan pengambilalihan dapat meminta sahamnya dibeli dengan harga wajar (Pasal 62).
  • Hasil pengambilalihan wajib diumumkan paling lambat 30 hari sejak berlakunya pengambilalihan (Pasal 133), disertai penyesuaian data perseroan pada Kementerian Hukum.

Kelalaian pada tahap ini dapat membuat keabsahan transaksi dipersoalkan di kemudian hari.

 

4. Notifikasi dan Penilaian KPPU

Persetujuan regulator adalah bagian dari tahap penutupan transaksi, dan di Indonesia bentuknya adalah notifikasi setelah transaksi efektif (post-closing). Kewajiban notifikasi timbul jika transaksi:

  • mengakibatkan perpindahan pengendalian;
  • melampaui ambang batas aset gabungan Rp2,5 triliun atau penjualan gabungan Rp5 triliun (perbankan: aset Rp20 triliun), dihitung dari aset dan penjualan di Indonesia pada tingkat kelompok usaha; dan
  • bukan transaksi antar pihak yang saling terafiliasi.

Notifikasi disampaikan paling lambat 30 hari kerja sejak transaksi berlaku efektif secara yuridis. Keterlambatan dikenai denda Rp1 miliar per hari, dengan batas maksimum Rp25 miliar. KPPU tetap berwenang menilai dampak transaksi terhadap persaingan, termasuk transaksi yang telah selesai. Karena itu, kewajiban ini sebaiknya dipetakan sejak perancangan perjanjian, bukan setelah penutupan.

 

5. Perlindungan Kontraktual dan Penegakan Putusan Arbitrase

Akuisisi saham pada dasarnya adalah jual beli saham, sehingga tidak lepas dari hukum perjanjian. Perjanjian jual beli saham (SPA) menjadi benteng utama pembeli melalui:

  • pernyataan dan jaminan (representations and warranties) yang spesifik;
  • ganti rugi (indemnity), didukung mekanisme retensi atau escrow;
  • syarat tangguh (conditions precedent), seperti persetujuan regulator dan pihak ketiga;
  • pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa.

Arbitrase internasional lazim dipilih karena Indonesia telah mengesahkan Konvensi New York 1958 melalui Keppres No. 34 Tahun 1981. Namun, putusan arbitrase asing tidak berlaku otomatis. Putusan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memperoleh eksekuatur sesuai UU No. 30 Tahun 1999 dan PERMA No. 3 Tahun 2023, dengan batasan seperti ketertiban umum dan ruang lingkup perdagangan. Klausul arbitrase perlu dirancang dengan memperhitungkan eksekusi di Indonesia sejak awal.

 

Penutup

Akuisisi lintas negara berjalan dalam tiga tahap: identifikasi dan penilaian target, penyelesaian transaksi, dan pengelolaan pasca akuisisi. Isu hukum di atas sebagian besar berada di dua tahap pertama. Namun, tahap ketiga, yaitu integrasi operasi dan budaya perusahaan, sering menentukan apakah nilai transaksi benar-benar terwujud. Investor yang melibatkan penasihat hukum sejak perancangan struktur umumnya dapat menekan risiko, mempercepat penutupan, dan melindungi nilai transaksi. 

 

Penulis: Fayha Azka Kamila Putri

Jabatan: Associate

Share:
Copyright © 2026 Alchemist Group All rights reserved.