Sudah Ada Klausula Arbitrase, Mengapa Laporan Pidana Tetap Bisa Diproses? Menakar Batas antara Sengketa Perdata dan Tindak Pidana dalam Perjanjian Bisnis

Sudah Ada Klausula Arbitrase, Mengapa Laporan Pidana Tetap Bisa Diproses? Menakar Batas antara Sengketa Perdata dan Tindak Pidana dalam Perjanjian Bisnis

2026-11-19

Bayangkan dua perusahaan menandatangani kontrak kerja sama bernilai miliaran rupiah. Pasal penyelesaian sengketanya tegas mencantumkan klausul arbitrase. Lalu salah satu pihak dianggap ingkar janji. Alih-alih mendaftarkan permohonan arbitrase, pihak yang merasa dirugikan memilih melapor ke polisi dengan tuduhan penipuan atau penggelapan. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya sering mengejutkan: apakah polisi tetap dapat memproses laporan itu?

Jawaban singkatnya, bisa. Jawaban lengkapnya jauh lebih menarik, karena yang menentukan bukan ada tidaknya klausula arbitrase, melainkan ada tidaknya peristiwa pidana yang berdiri sendiri di luar kontrak.

Dua rezim hukum dengan tujuan berbeda

Klausula arbitrase lahir dari kebebasan berkontrak. Para pihak sepakat bahwa sengketa di antara mereka akan diputus oleh arbiter, bukan oleh hakim pengadilan negeri.[1] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyeselesaian Sengketa (UU 30/1999) menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat perjanjian arbitrase dan wajib menolak campur tangan dalam penyelesaiannya.[2] 

Perhatikan objek yang diatur, yaitu "sengketa para pihak" dan kewenangan "pengadilan negeri". Seluruhnya berada dalam ranah keperdataan. Undang-undang yang sama bahkan membatasi bahwa arbitrase hanya menjangkau sengketa perdagangan dan hak yang dikuasai penuh oleh para pihak, serta perkara yang dapat didamaikan.[3] Perbuatan pidana tidak termasuk dalam cakupan itu.

Hukum pidana bekerja dengan logika yang berbeda. Ia adalah hukum publik, dalam hak ini yang dilindungi adalah kepentingan masyarakat dan ketertiban umum, bukan sekadar kepentingan dua pihak yang berkontrak. Karena itu, para pihak tidak dapat "memperjanjikan" bahwa dugaan tindak pidana di antara mereka hanya boleh diselesaikan melalui arbitrase.

Pembedaan ini penting dipahami sejak awal. Perjanjian menciptakan hak dan kewajiban di antara para pihak, sedangkan hukum pidana menetapkan batas perilaku yang tidak boleh dilanggar siapa pun, terlepas dari ada atau tidaknya kontrak. Itulah sebabnya satu rangkaian peristiwa dapat melahirkan dua perkara sekaligus, yakni gugatan atau permohonan arbitrase atas kerugian perdata, dan laporan pidana atas perbuatan yang memenuhi rumusan delik.

Tidak ada penundaan otomatis

Sebagian orang mengira adanya arbitrase otomatis membuat proses pidana harus menunggu. Anggapan ini kurang tepat. Satu-satunya instrumen yang lazim dirujuk adalah prejudicial question dalam Perma Nomor 1 Tahun 1956. Ketentuan itu memberi ruang bagi hakim pidana untuk menangguhkan pemeriksaan perkara apabila harus lebih dulu diputuskan suatu hal perdata, tetapi sifatnya kewenangan, bukan kewajiban.[4] Selain itu, UU 30/1999 tidak memuat ketentuan yang mewajibkan penyidik menunggu putusan arbitrase sebelum bertindak.

Garis tipis: wanprestasi atau penipuan?

Sejak 2 Januari 2026, hukum pidana Indonesia memasuki era baru ketika KUHP Nasional dan KUHAP baru berlaku serentak.[5] Namun persoalan lamanya tetap sama: kapan ingkar janji berubah menjadi kejahatan?

Wanprestasi adalah kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual. Penggelapan dan penipuan, sebaliknya, mensyaratkan unsur tambahan yang membuat perbuatan itu tercela secara pidana.[6] Dalam penipuan, misalnya, harus ada tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penggunaan identitas dan keadaan palsu untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu. Unsur itu pada umumnya harus sudah ada sejak awal perjanjian, bukan baru muncul ketika pembayaran macet.

Contohnya jelas, pihak yang gagal membayar karena proyeknya merugi sedang berada di wilayah perdata. Pihak yang sejak awal memalsukan dokumen, mengaku memiliki izin atau aset yang tidak pernah ada, lalu membawa kabur dana mitranya, berada di wilayah pidana, dan klausula arbitrase tidak menjadi perisai baginya.

Di sinilah asas ultimum remedium berperan. Hukum pidana seharusnya menjadi sarana terakhir ketika instrumen lain tidak memadai. Sengketa bisnis murni yang dipaksakan menjadi perkara pidana berisiko kehilangan legitimasi, dan menyalahgunakan aparat penegak hukum sebagai alat penagih utang.

Bagaimana polisi menyaring laporan

Tahap penyelidikan dan gelar perkara adalah saringan pertama. Penyelidik menilai apakah peristiwa yang dilaporkan benar-benar diduga tindak pidana, dan pedoman internal kepolisian serta KUHAP baru memperkuat mekanisme gelar perkara, termasuk gelar perkara bersama.[7] Bila ternyata hanya hubungan kontraktual tanpa unsur pidana, penyelidikan dapat dihentikan. Pada tahap penyidikan, penghentian dimungkinkan antara lain karena bukti tidak cukup atau peristiwa bukan tindak pidana.[8]

Praktik peradilan menunjukkan dua kecenderungan yang sama-sama dapat ditemukan, yaitu ada putusan yang menegaskan bahwa adanya perjanjian, termasuk klausula arbitrase, tidak menutup jalur pidana selama unsurnya terpenuhi, dan ada pula putusan yang menolak mengkriminalisasi hubungan kontraktual murni. Keduanya sejalan dengan satu prinsip “yang dinilai adalah perbuatannya”, bukan label perjanjiannya.

Persoalannya, pada praktiknya batas itu sering kabur. Pelapor cenderung membingkai wanprestasi sebagai penipuan karena proses pidana dianggap lebih cepat dan menekan. Terlapor, di sisi lain, cenderung membingkai setiap tuduhan pidana sebagai sengketa dagang biasa. Aparat penegak hukum dan hakim pada akhirnya harus menimbang fakta satu per satu, bukan sekadar membaca judul perjanjian atau bunyi laporan.

Implikasi strategis bagi pelapor dan terlapor

Bagi pelapor, kunci utamanya adalah memisahkan secara tegas fakta pidana dari fakta wanprestasi. Uraikan bukti itikad buruk sejak awal, pemalsuan, atau penggelapan yang berdiri sendiri. Laporan yang hanya menyalin dalil gugatan perdata mudah dinilai sebagai sengketa keperdataan, bahkan dapat berbalik menjadi persoalan bagi pelapor sendiri, misalnya tuduhan laporan palsu atau pengaduan fitnah.[9]

Bagi terlapor, langkah yang lazim ditempuh adalah mengajukan keberatan bahwa peristiwa tersebut berada dalam ranah perdata dan terikat klausula arbitrase, sambil menyiapkan bukti kontraktual dan korespondensi. Permintaan gelar perkara dapat diajukan, dan apabila sudah ada penetapan tersangka atau upaya paksa yang dinilai tidak sah, praperadilan terbuka sebagai jalur koreksi.[10] Putusan arbitrase, bila sudah ada, dapat menjadi alat bukti pendukung bahwa hubungan para pihak bersifat keperdataan, meskipun tidak otomatis mengikat penyidik maupun hakim pidana.

Penutup

Klausula arbitrase adalah pagar bagi sengketa perdata, bukan tembok bagi hukum pidana. Polisi tetap dapat menerima dan memproses laporan, tetapi laporan itu akan bertahan hanya jika dibangun di atas unsur pidana yang nyata. Bagi praktisi, pelajaran terpentingnya adalah menyusun strategi sejak awal, yaitu memilih forum yang tepat, menempatkan fakta pada kategori hukumnya, dan tidak menggunakan proses pidana sebagai tekanan dalam negosiasi bisnis.

 

Referensi:

[1] Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang asas kebebasan berkontrak; semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
[2] Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
[3] Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
[4] Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Hal Boleh Dipertangguhkannya Pemeriksaan Perkara Pidana Berhubung dengan Adanya Perselisihan tentang Suatu Hal Perdata.
[5] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
[6] Pasal 486 dan 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[7] Pasal 62 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
[8] Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (KUHAP lama) memuat tiga alasan penghentian penyidikan: tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa ternyata bukan tindak pidana, dan dihentikan demi hukum. UU 20/2025 menambahkan alasan penghentian penyidikan dalam Pasal 24 ayat (2).
[9] Pasal 361 dan 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan; lihat juga situs MariNews Mahkamah Agung RI dengan judul “Penguatan dan Perluasan Objek Praperadilan Pasca KUHAP Baru” pada tautan berikut https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perluasan-objek-praperadilan-pasca-kuhap-baru-0Kp
Penulis: Andi Besse Sitti Fatimah
Jabatan: Associate
Share:
Copyright © 2026 Alchemist Group All rights reserved.