AMDAL Kawasan Sudah Ada, Apakah Tenant Tetap Wajib Menyusun RKL-RPL Rinci?

Keberadaan Amdal kawasan menjadi dasar pengelolaan lingkungan bagi kegiatan usaha yang berlangsung di dalam kawasan industri. Namun, dokumen tersebut tidak serta-merta mencakup seluruh kebutuhan pengelolaan lingkungan pada masing-masing Tenant. Setiap Tenant tetap perlu menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) rinci yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan usahanya.

Hal ini diatur dalam Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). Pengaturan tersebut selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2026 (Permenperin 2/2026), yang memuat tata cara penyusunan, pemeriksaan, dan pengesahan RKL-RPL rinci bagi Tenant di kawasan industri.

Lalu, bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dan apa saja yang perlu dipenuhi oleh Tenant?

1. Mengapa Tenant Tetap Wajib Menyusun RKL-RPL Rinci?

Pasal 102 ayat (1) PP 28/2025 mewajibkan pelaku usaha yang berlokasi di kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang telah memiliki Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan untuk menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan dokumen lingkungan hidup kawasan.

Kewajiban pelaku usaha (Tenant) berkaitan dengan karakteristik kegiatan usaha masing-masing Tenant. Amdal kawasan menjadi dasar pengelolaan lingkungan secara keseluruhan, sedangkan RKL-RPL rinci berguna untuk memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disesuaikan dengan kegiatan usaha Tenant.

Sebagai contoh, industri makanan dapat menghasilkan limbah dengan kandungan bahan organik, sementara di sisi lain industri logam berpotensi menghasilkan limbah yang mengandung logam berat. Perbedaan karakteristik kegiatan tersebut memerlukan langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berbeda pula, oleh karena ini Tenant mempunyai kewajiban untuk tetap menyusun RKL-RPL rinci, karena RKL-RPL rinci berfungsi memastikan bahwa pengelolaan lingkungan Tenant tetap sesuai dengan karakteristik kegiatan usahanya dan mengacu pada dokumen lingkungan kawasan.

2. Bagaimana Proses Penyusunan dan Pengesahan RKL-RPL Rinci?

Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3) PP 28/2025, RKL-RPL rinci disampaikan kepada pengelola kawasan untuk diperiksa dan disahkan. Dokumen yang telah disahkan menjadi bentuk pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus persyaratan dasar Perizinan Berusaha bagi Tenant.

Permenperin 2/2026 mengatur lebih lanjut bahwa RKL-RPL rinci paling sedikit memuat:

• Identitas pelaku usaha;
• Deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
• Identifikasi dampak lingkungan yang akan dikelola dan dipantau, termasuk sumber dampak, jenis dampak, bentuk pengelolaan, dan bentuk pemantauan;
• Surat pernyataan kesanggupan mematuhi RKL-RPL rinci; dan
• Daftar pustaka serta lampiran pendukung.

Penyusunannya perlu mengacu pada dokumen lingkungan kawasan, termasuk memastikan bahwa kegiatan usaha Tenant telah tercakup dalam Amdal kawasan.

Proses pemeriksaan dan persetujuannya dilakukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha Tenant, yaitu:

1. Risiko rendah dan menengah rendah
   
   RKL-RPL rinci diterbitkan tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permenperin 2/2026.
   
   
2. Risiko menengah tinggi dan tinggi
   
   Tenant mengajukan RKL-RPL rinci melalui sistem OSS untuk diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh perusahaan kawasan industri. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan administratif paling lama 3 hari kerja dan pemeriksaan substansi teknis paling lama 10 hari kerja.
   
   Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara yang memuat rekomendasi persetujuan atau perbaikan. Apabila Tenant diminta melakukan perbaikan, penyampaiannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 hari kerja.
   
   Persetujuan atas RKL-RPL rinci tersebut dituangkan dalam bentuk Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan (PKPLH PU) yang disahkan oleh pimpinan perusahaan kawasan industri.

3. Bagaimana Jika Air Limbah Tenant Diolah melalui IPAL Kawasan?

Tenant yang mengolah air limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang disediakan oleh pengelola kawasan dapat memperoleh pengecualian dari kewajiban memiliki Persetujuan Teknis (Pertek) air limbah dalam kondisi tertentu. Pasal 103 PP 28/2025 mengatur bahwa pengecualian tersebut berlaku apabila Tenant tidak melakukan pembuangan air limbah ke badan air atau melakukan pembuangan melalui IPAL yang disediakan oleh pengelola kawasan.

Pengecualian Pertek air limbah tidak serta-merta menghapus kewajiban Tenant untuk menyusun RKL-RPL rinci. Kedua kewajiban tersebut memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda. Dalam penerapannya, Tenant juga perlu memperhatikan ketentuan berikut:

• Persyaratan teknis lainnya : Tenant dengan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi dan tinggi tetap wajib memenuhi persyaratan teknis lingkungan lainnya sesuai karakteristik kegiatan usahanya, termasuk Pertek emisi dan persyaratan pengelolaan limbah B3 secara mandiri.

• Ketersediaan dan kapasitas IPAL kawasan : Dalam hal kawasan industri tidak memiliki IPAL atau IPAL yang tersedia tidak mampu menampung karakteristik air limbah Tenant, Tenant tetap wajib memenuhi persyaratan Pertek air limbah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permenperin 2/2026.

4. Apa Kewajiban Tenant dan Pengelola Kawasan Setelah Persetujuan Terbit?

Pemenuhan kewajiban lingkungan tidak berhenti setelah RKL-RPL rinci memperoleh pengesahan. Setelah persetujuan diterbitkan, Tenant tetap harus menjalankan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut.

Salah satu kewajiban Tenant adalah menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL rinci kepada pengelola kawasan industri setiap enam bulan. Pasal 19 Permenperin 2/2026 menetapkan jadwal penyampaian laporan sebagai berikut:

• Periode Januari - Juni disampaikan paling lambat 1 Agustus; dan

• Periode Juli - Desember disampaikan paling lambat 1 Februari tahun berikutnya.

Tenant juga perlu memperbarui persetujuan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha yang berdampak pada dokumen lingkungan. Perubahan tersebut dapat berupa penggunaan teknologi atau bahan baku baru, peningkatan kapasitas produksi, maupun perluasan lahan. Dalam kondisi tersebut, Tenant wajib mengajukan perubahan PKPLH PU sesuai ketentuan Pasal 13 Permenperin 2/2026.

Bagi Tenant yang telah memiliki dokumen lingkungan sebelum Permenperin 2/2026 berlaku, dokumen tersebut dapat disampaikan kepada perusahaan kawasan industri untuk ditinjau. Apabila hasil peninjauan menunjukkan bahwa dokumen telah memenuhi ketentuan, dokumen tersebut dapat dipersamakan dengan RKL-RPL rinci sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Permenperin 2/2026.

Pemenuhan kewajiban lingkungan Tenant juga melibatkan pengelola kawasan industri. Pengelola tidak hanya bertugas memeriksa dan mengesahkan RKL-RPL rinci, tetapi juga melakukan pengawasan atas pelaksanaannya. Berdasarkan Permenperin 2/2026, tanggung jawab pengelola kawasan meliputi:

• Membentuk Tim Pemeriksa yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup;

• Memeriksa dan mengesahkan RKL-RPL rinci yang diajukan Tenant;

• Memantau pelaksanaan RKL-RPL rinci secara berkala, paling sedikit satu kali dalam enam bulan;

• Melakukan pemantauan insidental apabila terdapat indikasi pelanggaran atau pengaduan; serta

• Memberikan peringatan tertulis dan melaporkan kepada instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup apabila Tenant tidak melakukan perbaikan atas pelaksanaan kewajibannya.

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam Persetujuan Lingkungan maupun kewajiban pelaporan dapat berujung pada pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Kesimpulan

Keberadaan Amdal kawasan tidak menghilangkan kewajiban Tenant untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan atas kegiatan usahanya sendiri. Melalui Pasal 102 PP 28/2025 dan Permenperin 2/2026, Tenant tetap diwajibkan menyusun RKL-RPL rinci, memperoleh pengesahan, serta melaporkan pelaksanaannya secara berkala.

Bagi pengelola kawasan industri, ketentuan ini juga menegaskan pentingnya peran dalam pemeriksaan, pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Tenant. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban lingkungan perlu dilakukan secara terkoordinasi agar kegiatan usaha Tenant tetap berjalan sesuai dengan dokumen lingkungan kawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis: Kayla Rose Khairunnisa
Jabatan: Associate