URGENSI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (PPRT) SEBAGAI PAYUNG HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Dewasa ini, kondisi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Indonesia sangat memprihatinkan. PRT di Indonesia telah lama menjadi kelompok yang rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan tidak adil. PRT rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan semena-mena, seperti gaji rendah dan penganiayaan, karena mereka dianggap bukan pekerja formal dan tidak berhak mendapatkan kondisi kerja seperti pekerja di sektor formal. Dengan wilayah kerja yang sangat domestik dan relasi kuasa yang tidak seimbang menjadikan perlakuan sewenang-wenang terhadap PRT banyak terjadi.[1] Berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) dari tahun 2017-2022, lebih dari 2.600 kasus kekerasan yang dialami oleh PRT.[2] Tentu dalam kenyataan kasus PRT yang mengalami kekerasan ada lebih banyak lagi. Apalagi hampir 90 persen PRT adalah perempuan.

Tanggal 15 Februari setiap tahunnya diperingati sebagai hari PRT Nasional. Peringatan hari PRT Nasional pada tahun 2024 ini sekaligus menandai bahwa upaya mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah memasuki tahun ke 20. RUU PPRT diajukan sejak tahun 2004 dan berbagai dorongan dari masyarakat sipil lewat berbagai eskalasi gerakan telah dilakukan, namun hingga kini RUU PPRT belum juga disahkan bahkan belum dibahas dalam tahap pembahasan Tingkat I.[3]

Pertanyaannya, apa urgensi pengesahan RUU PPRT sebagai payung hukum perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia?

PRT sering diabaikan dalam kerangka hukum, sehingga mereka rentan terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi. Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian domestik dengan melakukan pekerjaan rumah tangga yang penting, PRT tidak diakui secara formal dalam sistem ketenagakerjaan. Meskipun sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Kemudian dipertegas dalam Pasal 28 D ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa siapapun yang bekerja berhak mendapatkan perlindungan secara hukum, termasuk mendapatkan perlakuan adil, imbalan yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hak-hak lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Namun berkaca pada realitas yang ada, hukum-hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan untuk PRT masih sangat terbatas. Hal ini menjadi penyebab banyaknya kasus kekerasan terhadap PRT di Indonesia. Berbagai kasus kekerasan yang terjadi terhadap PRT menunjukkan bahwa amanat yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28 D ayat (2) UUD 1945 belum terimplementasi dengan baik. PRT masih menghadapi permasalahan di tempat bekerja tanpa perlindungan hukum yang pasti.

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada payung hukum yang dapat menjangkau sektor PRT yang mayoritasnya adalah perempuan. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memuat sektor informal. Begitupula UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga hanya mencakup sebagian pengalaman PRT ketika mereka tinggal satu atap dengan majikannya. Apalagi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU pun tak dapat diandalkan memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh.[4]

RUU PPRT memiliki urgensi untuk disahkan menjadi UU karena ada tren peningkatan jumlah PRT.[5]Maraknya kasus kekerasan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka yang tentunya disebabkan dengan tidak adanya payung hukum perlindungan bagi mereka. Oleh karena itu, PRT harus mendapat pengakuan sebagai pekerja yang punya hak untuk mendapatkan perlindungan sosial seperti halnya pekerja lain. Menurut Komnas Perempuan, belum disahkannya RUU PPRT karena di kalangan pembuat kebijakan, masih ada anggapan bahwa jumlah PRT masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan pekerja lainnya dan status sosial mereka sebagai PRT masih dianggap kurang signifikan.[6] Terdapat anggapan bahwa pengesahan RUU PPRT menjadi UU dapat mengganggu kehidupan sosial masyarakat dan budaya yang masih kuat dengan hirarki sosial. Anggapan ini justru menunjukkan masih adanya marginalisasi dan stereotip terhadap PRT bahwa pekerjaan di lingkungan domestik dan PRT belum mendapatkan pengakuan dan tempat yang layak dalam tatanan masyarakat.

Tujuan perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam RUU PPRT telah disebutkan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa :

“Perlindungan PRT, bertujuan:

  1. memberikan kepastian hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja;
  2. mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT;
  3. mengatur Hubungan Kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan;
  4. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT; dan
  5. meningkatkan kesejahteraan PRT.”

 

Oleh karena itu, pengesahan RUU PPRT menjadi sangat penting sebagai langkah progresif dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada pekerja rumah tangga. Dengan disahkannya RUU PPRT, Indonesia tidak hanya memastikan perlindungan hak-hak dasar bagi pekerja rumah tangga, tetapi juga memenuhi komitmen internasionalnya terhadap kesetaraan dalam perlindungan hukum bagi semua pekerja.

 

 

[1] Trianah Sofiani, 2020, Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional., Dee Publish, Yogyakarta, hlm. 9.

[2] Firda Ainun, 16 Juni 2023, “Nasib Pekerja Rumah Tangga : Antara Risiko dan Kerja Layak”, https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/artikel/nasib-pekerja-rumah-tangga-antara-risiko-dan-kerja-layak/#_ftnref3 diakses pada 19 Februari 2024

[3] KOMNAS PEREMPUAN, 13 Februari 2023, “Tahun 2024, Titik Kritis Bagi RUU PPRT”, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-2024 diakses pada 19 Februari 2024

[4] Hukum Online, 2 Mei 2023, “Urgensi Percepat Pembahasan dan Pengesahan RUU PPRT”, https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-percepat-pembahasan-dan-pengesahan-ruu-pprt-lt645089fc6abae/?page=2 diakses pada 19 Februari 2024

[5] Kristianto Ratu Marius Naben, “Paradoks Pekerja Rumah Tangga di Indonesia : Belum Tergolong Pekerja yang Melakukan Pekerjaan Layak?”, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 4, 2023, hlm. 491.

[6] Ibid.

Kategori :

Tag : , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *