Pendahuluan

Perkembangan pesat Kecerdasan Buatan (AI) membawa dualisme; di satu sisi menawarkan efisiensi, di sisi lain memberikan kemampuan eskalasi ancaman siber yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cybercrime berbasis AI (AI-powered cybercrime), seperti deepfake untuk penipuan, malware adaptif, dan serangan phishing yang sangat personal, menimbulkan tantangan signifikan bagi penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menganalisis secara kritis kesiapan kerangka hukum nasional terutama Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam merespons ancaman ini, serta mengidentifikasi hambatan prosedural dan teknis. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan yurisdis (regulatory gap) dalam penentuan pertanggungjawaban pidana (criminal liability) antara pembuat program AI, pengguna, dan sistem AI itu sendiri, menuntut perlunya adaptasi hukum acara pidana dan peningkatan kapasitas forensik digital.

Kejahatan siber konvensional ditandai oleh serangan statis dan kemampuan adaptasi yang terbatas. Namun, dengan integrasi Kecerdasan Buatan, ancaman siber bermutasi menjadi serangan otonom dan cerdas. AI digunakan untuk: (1) Automasi serangan (phishing, brute force), (2) Evasion (malware yang mampu menghindari deteksi antivirus), dan (3) Generasi konten palsu (deepfake untuk pemerasan atau penipuan). Tantangan bagi penegak hukum di Indonesia menjadi multidimensi: tidak hanya harus mengatasi kompleksitas teknis, tetapi juga menjawab pertanyaan fundamental tentang siapa yang bertanggung jawab secara pidana ketika kejahatan dilakukan oleh atau melalui sistem AI yang bertindak otonom.

Kesulitan Penegakan Hukum bagi Pelaku Cybercrime Berbasis AI

Adapun Cybercrime berbasis AI memiliki tiga karakteristik utama yang menciptakan kesulitan bagi penegakan hukum konvensional, yaitu:

• Kecepatan dan skala serangan digital;

AI memungkinkan serangan dijalankan dengan kecepatan dan skala yang tidak mungkin dicapai oleh manusia (misalnya, zero-day attack yang dimodifikasi secara real-time). Tantangannya adalah secara hukum prosedur penangkapan, penyitaan, dan pengumpulan bukti digital memerlukan waktu. Kecepatan serangan AI dapat menyebabkan bukti hilang sebelum penyidik dapat mengamankannya, menuntut mekanisme penanganan insiden yang jauh lebih cepat.

• Penggunaan Konten Deepfake menyulitkan Pembuktiannya secara hukum;

Penggunaan Generative AI untuk membuat konten deepfake (video, audio, teks) untuk penipuan (scam) dan pencemaran nama baik menciptakan kesulitan pembuktian unsur pidana. Tantangan Substantif: Dalam kasus pencemaran nama baik atau penipuan melalui deepfake, sulit membuktikan niat jahat (mens rea) pelaku jika ia hanya menggunakan tools yang tersedia, atau lebih ekstrem, jika sistem AI secara mandiri menghasilkan variasi konten penipuan yang tidak diperintahkan secara spesifik.

• Tindakan Otonom AI (Deep Learning) yang menyulitkan pembuktian hukum;

Model AI, terutama Deep Learning, seringkali berfungsi sebagai kotak hitam (black box) di mana proses pengambilan keputusannya tidak mudah dipahami, bahkan oleh penciptanya Tantangan pada tahap Forensik adalah pada tahap Menentukan rantai kausalitas antara kode program, keputusan AI, dan kerugian yang ditimbulkan menjadi sangat sulit. Forensik digital harus mampu melacak jejak (audit trail) bukan hanya pada log sistem, tetapi juga pada data pelatihan dan parameter model AI.

Kesenjangan Regulasi dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Cybercrime berbasis AI

Meskipun Indonesia memiliki UU ITE (termasuk pemutakhirannya) dan UU PDP, kedua kerangka hukum ini belum secara spesifik mengakomodasi aspek kejahatan yang melibatkan otonomi AI, dengan penjelasan sebagai berikut:

Kesenjangan dalam UU ITE (Tanggung Jawab Korporasi)

UU ITE hanya mengatur pertanggungjawaban pidana pada ranah korporasi (Pasal 51 dan 52 UU ITE). Namun, konsep ini belum cukup untuk mengakomodir tindakan AI, dengan contoh tindakan sebagai berikut:

• Pembuat Program vs. Pengguna: Jika AI yang digunakan disalahgunakan oleh pengguna untuk tujuan kriminal, pertanggungjawaban pidana cenderung jatuh pada pengguna. Namun, bagaimana jika pristiwa hukumnyanya adalah tools AI itu sendiri yang sejak awal dirancang dengan niat memudahkan kejahatan;
• Pertanggungjawaban AI Otonom: Hukum pidana tradisional memerlukan subjek hukum yang memiliki mens rea. Konsep “E-Personhood” atau legal personhood untuk AI masih menjadi perdebatan global dan belum diakui di Indonesia. Ini menciptakan regulatory gap di mana tidak ada subjek hukum yang dapat dihukum jika kejahatan sepenuhnya diinisiasi secara otonom oleh AI.

Tantangan Pengungkapan Bukti Digital di Bawah UU PDP

UU PDP secara hukum memberikan mandat perlindungan data, tetapi serangan siber berbasis AI seringkali sangat efektif dalam mengelabui sistem keamanan dan mencuri data pribadi. Oleh karena itu perlu melakukan pembaruan proses pembuktian Forensik, Dimana dalam UU PDP mewajibkan Pengendali Data untuk mengambil langkah teknis dan organisasi. Dalam kasus data breach yang diakibatkan oleh malware adaptif AI, penegak hukum harus membuktikan apakah Pengendali Data telah lalai atau tidak. Pembuktian ini memerlukan alat forensik yang mampu membedah dan menganalisis serangan malware yang cerdas dan polimorfik.

Tantangan Bagi Penegak Hukum dan Rekomendasi

Tantangan Operasi Bagi Penegak Hukum

• Keterbatasan Kapasitas SDM: Unit siber di kepolisian dan kejaksaan relative menghadapi fakta terkait kekurangan ahli yang memiliki spesialisasi dalam machine learning dan forensik AI, sehingga penegak hukum kedepan harus.
• Kebutuhan Infrastruktur untuk Aparat Penegak Hukum: Diperlukan laboratorium forensik siber yang mampu memproses big data dan melakukan analisis terhadap algoritma AI, bukan hanya hardware dan software
• Kerja Sama Lintas Sektor: Penanganan cybercrime AI memerlukan kolaborasi yang lebih erat antara penegak hukum, BSSN, Kominfo, dan komunitas akademisi/teknologi.

Rekomendasi Yuridis

• Perlu melakukan Revisi Lex Specialis: Mempertimbangkan penyusunan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Pelaksana yang spesifik di bawah UU ITE untuk mendefinisikan delik baru dan mekanisme pembuktian untuk kejahatan yang menggunakan teknologi AI, terutama dalam hal pemalsuan identitas (deepfake) dan serangan siber otonom.
• Perlu menerapkan pergeseran Paradigma Forensik: Mengadopsi Metodologi Forensik AI yang fokus pada analisis model (model analysis), data pelatihan (training data), dan bias algoritma sebagai bukti digital baru, bukan hanya log file
• Perlu melakukan diplomasi secara Hukum Internasional: Mengingat sifat global AI, Indonesia harus aktif dalam forum internasional (seperti PBB atau ASEAN) untuk mengembangkan standar hukum siber lintas batas dan memfasilitasi Mutual Legal Assistance dalam melacak pelaku yang menggunakan AI di berbagai yurisdiksi.

Kesimpulan

Tantangan penegakan hukum dalam menghadapi cybercrime berbasis AI di Indonesia bukan hanya masalah implementasi, tetapi juga masalah filosofi hukum yakni, sejauh mana hukum pidana dapat menjangkau entitas non-manusia. Sementara kerangka hukum yang ada menyediakan dasar untuk delik siber, AI telah menciptakan liability gap yang menuntut perumusan ulang konsep pertanggungjawaban pidana. Adaptasi harus mencakup tidak hanya penambahan pasal, tetapi juga investasi besar pada kompetensi SDM dan metodologi forensik yang mampu mengatasi black box AI dan kecepatan serangan otonom. Tanpa langkah ini, penegakan hukum akan selalu tertinggal di belakang evolusi ancaman kejahatan siber yang didorong oleh Kecerdasan Buatan.