Serangan Iran: Aksi Bela Palestina Atau Self-defense?

Serangan balik dari Iran kepada militer Israel di wilayah pendudukan Palestina, membuat ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian memanas. Serangan Iran yang menggunakan ratusan misil dan drone ini ditujukan kepada lokasi-lokasi militer strategis milik Israel. Serangan Iran pada pekan lalu melibatkan lebih dari 300 drone dan rudal yang beberapa di antaranya berhasil masuk ke teritori Israel. Gempuran militer Iran merupakan balasan terhadap serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada 1 April 2024.[1] Serangan ini mencetuskan debat intensif tentang legalitas dan moralitas tindakan tersebut, serta relevansi Pasal 51 Piagam PBB dalam konteks konflik modern. Pasal 51 tersebut, yang berkaitan dengan hak pembelaan diri, menjadi sorotan dalam upaya memahami dan mengevaluasi tindakan militer di tengah-tengah ketegangan geopolitik.

Serangan balik Iran terhadap Israel memunculkan berbagai interpretasi dari bemacam golongan. Hal tersebut disebut oleh Iran sebagai aksi self-defense akibat serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus. Dan dapat dianggap sebagai simbol pembelaan Iran terhadap penindasan yang terjadi di tanah Palestina. Meskipun hubungan Iran-Palestina memiliki dukungan yang kuat dan sejarah yang panjang, hubungan tersebut juga menghadapi tantangan, terutama dalam konteks perubahan politik regional dan global. Serangan tersebut juga mempengaruhi dinamika diplomasi antara Iran, Israel, dan negara-negara lainnya. Namun, ada juga peluang untuk memperdalam kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan, terutama jika ada kemajuan dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah. Dengan perubahan politik di Timur Tengah, termasuk normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, hubungan Iran-Palestina menghadapi tantangan baru. Meskipun demikian, Iran tetap berkomitmen untuk mendukung perjuangan Palestina.

Pasal 51 Piagam PBB secara khusus menyatakan bahwa;

“Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.”[2]

Prinsip ini, yang menegaskan hak suatu negara untuk membela diri dari ancaman bersenjata, telah menjadi dasar hukum bagi banyak intervensi militer dalam sejarah, namun juga memunculkan pertanyaan kritis tentang batasan dan interpretasi yang tepat. Dalam konteks serangan Iran terhadap Israel pada April 2024, pendukung tindakan tersebut menegaskan bahwa Iran menggunakan Pasal 51 sebagai dasar hukum untuk bertindak sebagai respons terhadap ancaman yang mereka yakini berasal dari Israel. Argumen ini terfokus pada interpretasi luas hak pembelaan diri yang diamanatkan oleh Pasal 51, dengan menyatakan bahwa tindakan Iran merupakan upaya wajar untuk melindungi kepentingan nasionalnya dari ancaman eksternal. Namun, penentang serangan tersebut menganggapnya sebagai penyalahgunaan Pasal 51, dengan menyoroti bahwa ancaman yang dianggap oleh Iran tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh hukum internasional. Mereka menekankan pentingnya evaluasi objektif terhadap tingkat ancaman yang dapat membenarkan tindakan militer, serta peran penting lembaga-lembaga internasional dalam menengahi konflik dan mendorong solusi damai.

Pasal 51 dalam konteks serangan balik sebagai bentuk self-defense, memerlukan beberapa faktor untuk mengambil sudut pandang yang seimbang. Seperti penelusuran terkait pemicu serangan pertama kali, apakah merupakan tindakan militer dengan proporsi dan kebijakan yang ada, serta keterlibatan Dewan Keamanan PBB dalam upaya penyelesaian konflik secara damai sebelum dilakukannya serangan balik atau bentuk pertahanan diri secara sepihak. Namun, pihak negara-negara terkait diperbolehkan untuk melakukan self-defense apabila diperlukan dan tidak adanya tindakan dari lembaga internasional. Hal ini menjadikan kerjasama antar negara-negara anggota PBB menjadi penting untuk mengembangkan panduan yang lebih jelas dan komprehensif dalam menangani konflik bersenjata.

Penggunaan Pasal 51 dalam kasus serangan Iran terhadap Israel juga menciptakan implikasi hukum dan politik yang kompleks. Di sisi hukum, penting untuk mempertimbangkan apakah serangan tersebut memenuhi kriteria yang diatur oleh hukum internasional, termasuk kriteria untuk memenuhi tindakan pertahanan diri (Self Defense) yang sah. Di sisi politik, serangan tersebut memperumit dinamika regional dan internasional. Israel bereaksi dengan keras terhadap serangan tersebut, menggarisbawahi pentingnya untuk menghindari penggunaan kekuatan yang tidak proporsional atau melampaui batas hukum internasional. Dalam konteks serangan Iran terhadap Israel, pendukung tindakan tersebut menegaskan bahwa Iran menggunakan haknya untuk membela diri sesuai dengan Pasal 51. Mereka mengklaim bahwa ancaman yang mereka rasakan dari Israel, baik secara langsung maupun melalui proxy seperti Hezbollah, membenarkan tindakan pertahanan tersebut. Hubungan antara penggunaan Pasal 51 Piagam PBB dan serangan Iran terhadap Israel menciptakan diskusi yang mendalam tentang batas-batas hak pembelaan diri negara-negara anggota PBB. Sementara prinsip hak ini adalah hak yang fundamental, pemahaman yang cermat dan analisis objektif sangat penting dalam menilai legalitas dan implikasi politik dari tindakan militer di era modern ini.

[1] CNBC Indonesia. “Sejarah Konflik Iran-Israel: Dulu Saling Sayang, Kini Saling Serang”. 20 April 2024. Sumber diperoleh dari: https://www.cnbcindonesia.com/news/20240420092917-4-531859/sejarah-konflik-iran-israel-dulu-saling-sayang-kini-saling-serang

[2] Pasal 51 Piagam PBB

Kategori :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *