Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2024, Ridwan Kamil (RK), yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Barat, kembali mencuri perhatian publik dengan pernyataannya yang menyebut Jakarta sebagai “kota stres” dan menawarkan program “Mobil Curhat Keliling.” Program ini, yang diklaim akan menjadi sarana bagi warga Jakarta untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi langsung kepada pemerintah, menuai kontroversi. Banyak yang mempertanyakan apakah ini benar-benar inisiatif yang tulus untuk mengatasi masalah kesehatan mental warga Jakarta, atau sekadar langkah pencitraan politik menjelang Pilkada.

Jakarta Kota Stres: Pengakuan atau Stigma Negatif?

Dalam beberapa kesempatan, Ridwan Kamil menyebut Jakarta sebagai “kota stres,” sebuah ungkapan yang menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi ibu kota. Jakarta memang dikenal dengan berbagai masalah kronis, seperti kemacetan parah, kualitas udara yang buruk, tingkat polusi yang tinggi, dan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Selain itu, Jakarta juga menghadapi tantangan besar dalam bidang infrastruktur, transportasi, serta penyediaan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Sebagai calon gubernur, RK berusaha menonjolkan dirinya sebagai sosok yang memahami berbagai masalah tersebut, sekaligus menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi Jakarta.

Namun, pernyataan RK tentang Jakarta sebagai kota stres juga menuai kritik dari berbagai kalangan. Beberapa pihak menilai ungkapan tersebut justru memberikan kesan pesimistis terhadap ibu kota yang sebenarnya sedang berusaha mengatasi berbagai permasalahan. Jakarta, meskipun masih menghadapi banyak tantangan, juga telah melakukan sejumlah perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, seperti pengembangan transportasi umum, pembangunan infrastruktur, dan program-program lingkungan yang mulai menunjukkan hasil. Menyebut Jakarta sebagai kota stres, menurut sebagian pengamat, bisa dianggap meremehkan upaya-upaya positif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sebelumnya. Selain itu, ungkapan tersebut juga dianggap berisiko merusak citra Jakarta yang tengah berupaya bangkit.

“Mobil Curhat Keliling”: Inovasi atau Alat Pencitraan Politik?

Ridwan Kamil, calon gubernur DKI Jakarta, menawarkan program “Mobil Curhat Keliling” untuk membuka saluran komunikasi antara warga dan pemerintah, memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dan masalah, termasuk terkait kesehatan mental. Meski terdengar positif, program ini menuai keraguan dari beberapa pengamat yang melihatnya sebagai langkah pencitraan menjelang Pilkada, memanfaatkan isu kesehatan mental untuk meraih dukungan. Tanpa tindak lanjut yang jelas, program ini bisa dianggap simbolis dan tidak memberikan solusi nyata. Pertanyaan besar juga muncul mengenai sejauh mana program ini dapat mengatasi masalah kesehatan mental, mengingat dibutuhkan lebih dari sekadar ruang curhat—yakni dukungan profesional dan fasilitas yang memadai. Apakah RK dan pemerintah DKI Jakarta siap menyediakan sumber daya yang cukup, seperti tenaga profesional, fasilitas kesehatan mental, dan sistem pendukung yang memadai untuk merespons masalah yang diungkapkan oleh warga?

Kesehatan Mental di Tengah Pilkada: Sensitivitas atau Strategi?

Isu kesehatan mental memang tengah mendapat perhatian besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kampanye yang mendorong masyarakat untuk lebih terbuka tentang gangguan mental dan mencari bantuan. Warga Jakarta, dengan segala permasalahan yang dihadapi sehari-hari, tentu sangat membutuhkan ruang untuk berbicara tentang kesehatan mental mereka. Namun, menggunakan isu kesehatan mental sebagai bagian dari strategi pencitraan politik dapat menjadi hal yang sangat kontroversial.

Sebagai calon gubernur, Ridwan Kamil perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam “politics of pity”, yaitu memanfaatkan isu sensitif untuk meraup dukungan tanpa menawarkan kebijakan yang konkret. Gagasan “mobil curhat” cenderung menonjolkan dirinya sebagai sosok yang mendengarkan keluhan rakyat, namun ini bisa dilihat sebagai manipulasi emosional untuk meraih simpati tanpa solusi substantif. Pendekatan ini berpotensi menciptakan ekspektasi yang tidak realistis, mengalihkan perhatian dari kebijakan yang lebih penting untuk pembangunan berkelanjutan. Seperti yang dijelaskan oleh Martha Nussbaum dalam bukunya yang berjudul “Upheavals of Thought” (2001), politik berbasis belas kasihan dapat menurunkan perdebatan politik menjadi soal simpati, bukan solusi rasional dan keadilan sosial.

Program “Mobil Curhat” bisa dilihat sebagai upaya positif untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat, namun ada risiko besar bahwa ini hanya menjadi alat pencitraan tanpa tindakan nyata. Warga Jakarta, terutama yang menghadapi masalah kesehatan mental, membutuhkan lebih dari sekadar curhat; mereka memerlukan dukungan berkelanjutan, akses ke layanan kesehatan mental yang terjangkau, dan kampanye pengurangan stigma. Kesehatan mental adalah isu kompleks yang memerlukan solusi holistik. Ridwan Kamil harus memastikan bahwa dia tidak hanya berfokus pada pencitraan, tetapi juga menghadirkan kebijakan yang memberikan perbaikan jangka panjang dalam sistem dukungan kesehatan mental di Jakarta.

Mengatasi Masalah Jakarta: Tindakan Nyata Dibutuhkan

Jakarta membutuhkan kebijakan konkret, bukan hanya program simbolis seperti “Mobil Curhat.” Pemimpin harus fokus pada kesejahteraan warganya, dengan menyediakan akses lebih baik ke layanan kesehatan mental, memperbanyak pusat rehabilitasi, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keseimbangan mental. Selain itu, perlu menciptakan ruang publik yang mendukung relaksasi, seperti taman kota dan fasilitas olahraga. Dengan kebijakan inklusif dan berbasis kebutuhan nyata, Ridwan Kamil dapat menunjukkan visi yang lebih mendalam untuk mengatasi tantangan Jakarta.

Kesimpulan: Pencitraan atau Perubahan Nyata?

Kontroversi mengenai “Mobil Curhat” yang digagas oleh Ridwan Kamil mengingatkan kita pada pentingnya memisahkan antara pencitraan politik dan komitmen untuk perubahan nyata. Meskipun program ini bisa dilihat sebagai langkah yang positif dalam membuka saluran komunikasi dengan rakyat, masalah kesehatan mental di Jakarta membutuhkan solusi yang lebih mendalam dan sistematis. Program ini berpotensi menjadi alat pencitraan politik jika tidak diikuti dengan kebijakan yang benar-benar dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Jakarta memerlukan pemimpin yang tidak hanya bisa mendengarkan, tetapi juga memberikan solusi nyata yang membawa dampak positif bagi kesehatan mental dan kesejahteraan warganya.

Referensi:

1. [Martha Nussbaum, 2001] (“Upheavals of Thought”)
2. [Kompas, 2024] (https://www.kompas.com)  
3. [Detik News, 2024] (https://www.detik.com) 
4. [Detik Health, 2024] (https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7609172/ridwan-kamil-sebut-jakarta-kota-stres-tawarkan-mobil-curhat-keliling]
5. [CNN Indonesia, 2024] (https://www.cnnindonesia.com)  
6. [Liputan6, 2024] (https://www.liputan6.com)