Pada tanggal 18 November 2025, DPR RI mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru yang akan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026, menggantikan KUHAP lama yang telah berlaku selama 44 tahun. KUHAP baru ini dirancang untuk mengadaptasi perkembangan zaman, teknologi, dan dinamika sosial terkini sehingga sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi lebih modern, adil, dan manusiawi

Salah satu perubahan paling mendasar dalam KUHAP 2025 adalah penguatan hak-hak advokat. Peran advokat tidak lagi terbatas sebagai pendamping pasif yang hanya mendampingi tersangka dan terdakwa, melainkan menjadi subjek aktif yang dapat mendampingi mulai dari tahap penyelidikan kepada tersangka, terdakwa, saksi, dan korban. Advokat diberikan hak untuk secara langsung berdebat dengan penyidik, mengajukan keberatan atas intimidasi, mengakses seluruh dokumen perkara untuk kepentingan pembelaan, serta melakukan komunikasi tanpa pengawasan untuk melindungi hak klien secara penuh.

Penguatan hak advokat menjadi terobosan utama dalam KUHAP terbaru. Advokat kini memiliki peranan sentral sebagai pelaku aktif dalam sistem peradilan pidana, bukan lagi sekadar pendamping pasif. Advokat diberikan hak untuk mendampingi tersangka, terdakwa, saksi, dan korban sejak tahap penyelidikan atau penyidikan, sehingga mereka dapat memberikan pendampingan yang lebih dini dan menyeluruh sesuai prinsip perlindungan hukum yang adil. Hal ini berbeda dengan KUHAP lama yang hanya memperjelas hak pendampingan pada tersangka dan terdakwa saja. KUHAP baru juga memperluas akses advokat terhadap dokumen perkara, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta memperkuat hak advokat untuk berkomunikasi langsung dengan klien tanpa pengawasan pihak ketiga manapun.​

Secara rinci, terdapat sebelas hak utama advokat di KUHAP 2025, meliputi:

• Hak memberikan jasa hukum atas permintaan tersangka, terdakwa, saksi, atau korban sejak tahap penyelidikan.
• Hak memperoleh informasi lengkap dan akses terhadap BAP serta dokumen terkait perkara.
• Hak menolak pertanyaan dan pengajuan keberatan terhadap intimidasi yang diarahkan kepada klien.
• Hak mendampingi klien dalam setiap tahap pemeriksaan, termasuk saat menjadi saksi atau korban.
• Hak untuk melakukan komunikasi langsung tanpa pengawasan dalam maupun luar proses pemeriksaan.
• Hak memperoleh perlindungan hukum dan imunitas saat menjalankan tugas profesi secara etik dan penuh tanggung jawab.
• Hak mengajukan keberatan resmi atas proses pemeriksaan yang tidak sesuai prosedur yang wajib dicatat dalam dokumen resmi.
• Hak mendapatkan salinan berita acara sebagai bukti pendampingan dan untuk keperluan pembelaan.
• Hak ikut berpartisipasi dalam upaya perdamaian dan memberi pendapat hukum terkait penyelesaian perkara pidana.
• Hak mendapat perlakuan setara dan tidak diskriminatif dalam menjalankan pembelaan hukum.
• Hak mengakses berbagai pihak terkait yang berhubungan dengan perkara guna kepentingan pembelaan.

Meski demikian, KUHAP baru ini juga menghadirkan tantangan signifikan bagi advokat. Salah satunya adalah ketentuan dalam Pasal 154 ayat (2) KUHAP yang mengatur kewajiban aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak bantuan hukum dan juga menunjuk advokat bagi pihak yang berperkara jika diperlukan. Hal ini berpotensi mengurangi independensi dan objektivitas advokat yang menemani, karena advokat yang ditunjuk aparat berisiko menjadi kurang bebas dalam membela klien, terutama dalam kasus-kasus yang rumit dan sensitif. Para ahli dan praktisi hukum menilai ketentuan ini perlu mendapat perhatian khusus agar tidak melemahkan posisi pembela dan melindungi hak-hak pihak yang berperkara secara adil.

Dalam menghadapi paradigma baru KUHAP ini, advokat dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kreativitasnya dalam membangun argumen hukum, mengawasi proses pemeriksaan secara ketat agar sesuai prosedur, dan menjaga integritas serta kerahasiaan data klien. Advokat juga diharapkan dapat menjalankan peran sebagai agen keadilan yang tidak hanya berfokus pada pembelaan teknis, melainkan juga mendorong perlindungan hak asasi manusia dan pemberdayaan korban. Penekanannya pada keadilan substantif memungkinkan advokat menjadi mitra aktif dalam sistem peradilan yang lebih transparan, humanis, dan restoratif.

Implementasi praktis KUHAP 2025 memerlukan advokat untuk memperkuat beberapa aspek, seperti:

• Memastikan tersangka, terdakwa, saksi, atau korban mendapatkan informasi hak-hak mereka secara lengkap sejak awal pemeriksaan, termasuk hak didampingi advokat dan hak tidak memberatkan diri sendiri.
• Mengawasi ketat proses penyidikan agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan atau intimidasi terhadap klien, dengan memastikan setiap pemberitahuan hak dicatat resmi.
• Menjalin komunikasi edukatif dan efektif dengan klien agar memahami seluruh konsekuensi hukum dari proses peradilan.
• Menguasai teknik pembelaan hukum yang kreatif dan efektif di bawah kerangka KUHAP baru yang menuntut advokat aktif berdebat dan mengajukan keberatan resmi apabila hak klien dilanggar.
• Menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen klien sebagai bagian dari tanggung jawab profesional agar tidak merugikan kepentingan pembelaan.
• Mendorong pembinaan dan peningkatan kapasitas profesi advokat agar mampu berperan aktif dalam pendekatan keadilan substantif dan restoratif yang diusung KUHAP 2025.

Dengan KUHAP terbaru ini, advokat tidak lagi menjadi saksi bisu dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Mereka kini berada di garis depan penegakan hukum yang berkeadilan, memainkan peran strategis dalam setiap tahap proses hukum. Meski disertai tantangan, pembaruan ini membuka peluang besar untuk memperkuat posisi advokat sebagai pengawal keadilan substantif dan pelindung hak asasi manusia yang menjunjung tinggi transparansi dan keberpihakan kepada semua pihak dalam proses peradilan pidana.