INDONESIA MENUJU JURANG OTORITARIANISME

Latar belakang

Transisi politik dari masa orde baru menuju reformasi, kemudian masa sekarang ini yakni pasca reformasi merupakan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Fakta bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang mana hukum membatasi kekuasaan oleh penguasa, namun tempo hari pelemahan dan pelonggaran terhadap lembaga-lembaga pengawas kekuasaan membuat Indonesia darurat jatuh kedalam jurang negara kekuasaan (machtstaat). Seperti yang diungkapkan oleh John Locke yang juga merupakan pelopor negara konstitusional yang berarti konstitualisme ada dalam rangka menjaga penguasa agar tidak menggunakan alat kekuasaan negara untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan (abuse of power) (Sihotang, 2021). Artinya pembahasan konstitusional itu harus mendahulukan kepentingan umum. Saat semua instrumen pengawasan lemah, kekuasaan tidak lagi bisa dikontrol. Hukum seharusnya dibuat untuk menyeimbangkan situasi antara penguasa dan warga biasa.

Pendahuluan

Seperti para founding fathers yang membentuk negara demokrasi yang dilatarbelakangi oleh keanekaragaman suku, budaya, bahasa yang ada di Indonesia. Demokrasi di Indonesia harus dipandang sebagai karakter atau jiwa bangsa Indonesia. Secara etimologi demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu demos yang artinya masyarakat dan kratos yang berarti kekuasaan. Sehingga kita mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan rakyat. Konsep pemerintahan rakyat berarti bahwa pemerintahan dari rakyat yang sah dan diakui oleh rakyat. Legitimasi adalah hal mutlak yang diberikan rakyat oleh penguasa sebagai amanat dari rakyat itu. Kemudian pemerintahan oleh rakyat yang menerapkan kekuasaan atas nama rakyat, yang berarti setiap kebijakan (policy) yang dibuat oleh pemerintah, diawasi oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat yang artinya kekuasaan itu diberikan oleh rakyat untuk dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi hal utama ialah liberte (kebebasan), egalite (kesetaraan) dan fraternite (kebersamaan). Prinsip demokrasi Pancasila juga tertuang dalam penjelasan UUD 1945 yaitu Negara Indonesia berdasar atas hukum, (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat), Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (Hutabarat et al., 2021).

Pengertian demokrasi diatas seakan-akan menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia tempo hari. Karena seperti yang sudah penulis singgung diatas bahwa munculnya gejala-gejala politik otoritarian. Empat institusi pengawas kekuasaan juga sudah dilemahkan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dikeluarkannya revisi UU KPK, Kelompok oposisi DPR yang dilemahkan dengan memberikan kursi di kementerian. Pemidanaan dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada kaum intelektual seperti Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar dalam mengkritik kebijakan pemerintah atau lebih parahnya memberikan privilise kepada kaum intelektual tersebut agar mereka diam bahkan mendukung kebijakan ‘nyeleneh’ pemerintah, serta diserangnya independensi Mahkamah Konstitusi (Susanti, 2023).

Kontroversi lainnya ialah lahirnya produk hukum seperti lahirnya Perpu Cipta Kerja, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Ibu Kota Negara. Padahal perlu kita ketahui bahwa di masa ini harga bahan pokok sedang naik dan mahal. Ketika itu terjadi pemerintah menurunkan bantuan langsung tunai atau subsidi agar tetap menjaga daya beli Masyarakat dan tetap melegitimasikan kekuasaannya. Jadi unsur-unsur otoritarianisme yang terpenuhi sebagaimana dikutip dari Juan Linz adalah pertama pluralisme politik membatasi gerak legislatif, partai politik dan kepentingan non governmental organization; kedua legitimasi penguasa yang melabelkan sebagai satu-satunya jalan keluar setiap permasalahan sosial; ketiga tekanan kepada para kaum intelektual terhadap kebijakan pemerintah; dan keempat ditandai dengan semakin kuatnya kekuasaan eksekutif (Susanti, 2022). Dari berbagai fakta lapangan yang kita ketahui bersama, ditambah lagi dengan fakta dalam salah satu wawancara tim redaksi Kompas menyebutkan bahwa seorang presiden Joko Widodo pun melakukan cawe-cawe atau ikut campur terhadap pemilu 2024 dengan alasan ‘Demi Kepentingan Bangsa.’ Ini semakin menjelaskan bahwa hukum sekalipun ditabrak demi manuver politik kekuasaan. Oleh karenanya timbullah sebuah pertanyaan yaitu Apakah frasa ‘demi kepentingan bangsa’ yang disuarakan oleh presiden Joko Widodo dapat dilegitimasikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan? Kemudian, Bagaimana dampak hukum yang akan timbul dengan keadaan Indonesia yang darurat demokrasi?

Hasil dan pembahasan

Menurut Herber Feith sebagaimana yang dikutip dari (Rajab, 2022) bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara seperti Korea Selatan, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Indonesia, pada awal 1970 an itu dimotori negara, bukan oleh Masyarakat. Artinya negara punya kuasa yang besar dalam tahap perencanaan sampai kepada pengimplementasian Pembangunan ekonomi dengan meniru sistem kapitalisme barat yaitu Amerika Serikat dan Eropa Barat. Berkenaan dengan Pembangunan ekonomi tersebut, negara juga membangun stabilitas politik dengan perkiraan bahwa jika politik stabil maka Pembangunan ekonomi juga lancar. Oleh karena hal itu, negara menerapkan tindakan represif dan koersif bagi mereka yang berusaha mengganggu stabilitas dan jalannya Pembangunan ekonomi. Bagi Feith, Tindakan seperti ini merupakan suatu Pembangunan represif yang tidak segan menggunakan alat kekuasaan negara dan melibatkan kekuatan militer dari lapisan atas yaitu pusat sampai daerah, kemudian pembangunan ekonomi dikepalai oleh teknokrat (pembuat konsep dan pengerjaan pelaksanaan pembangunan ekonomi) dan elit birokrasi dengan sistem sentralisasi. Semenjak jatuhnya era orde baru sebenarnya merupakan sebuah titik balik sebuah rezim dari yang sifatnya otoritarian, menuju sebuah pemerintahan yang dapat dikontrol oleh masyarakat. Namun demokrasi yang hendak dibangun dikacaukan oleh praktik korupsi, manuver politik yang dangkal dan kecurangan. Maka tantangan sebenarnya dalam membangun demokrasi Indonesia ialah ibarat sebuah demokrasi adalah sebuah bangunan, maka pondasi yang menopang bangunan tersebut belum lah kuat yaitu; partai politik, kebebasan masyarakat dan penegakan hukum.

Berkaca dari rezim orde lama ataupun orde baru yang mana peran elit politik yang terlalu mendominasi peran masyarakat dalam sistem politik, justru kita menemukan beberapa permasalahan yang tidak selesai seperti demokrasi yang tidak partisipatif. Kunci dalam transisi menuju demokrasi yang mapan ialah; Pertama masyarakat yang bebas dan kritis. Kedua, Masyarakat politik, Lembaga non pemerintahan, elit politik yang otonom. Ketiga legal enforcement. Keempat birokrasi yang netral dan profesional. Kelima, Masyarakat yang memiliki otonomi dalam membangun ekonomi. Menurut hemat penulis, pemerintah eksekutif tempo hari yang sangat kuat dan seakan-akan melonggarkan penegakan hukum agar kekuasaan bisa menabrak aturan sana-sini. Pembenaran tindakan pemimpin sebuah negara, yang menggunakan jabatannya untuk menabrak aturan yang ada dengan alasan ‘demi kepentingan bangsa’ adalah sesuatu pelanggaran hukum. Tidak ada suatu tindakan yang dapat dibenarkan jika hal tersebut melanggar aturan yang sudah teregulasi sekalipun katanya ‘demi kepentingan bangsa.’ Karena kita sendiri juga mengetahui bahwa program-program yang dibuat oleh pemerintah hari ini, sangatlah bersifat elitis, tanpa ada dialog terlebih dahulu dengan masyarakat. Manuver politik Jokowi yang bahkan merangkul Prabowo Subianto yang pernah menantangnya pada pemilu 2014 dan 2019 membuat pemerintah minim oposisi yang sebenarnya justru berbahaya, karena ketidakmampuan oposisi untuk memberikan tindakan korektif karena kalah suara di parlemen. Tercatat koalisi pemerintah menduduki 81,9% kursi di DPR, hal ini semakin memantapkan pembuatan kebijakan tanpa adanya intervensi dari oposisi walaupun sebenarnya kebijakannya banyak ditentang oleh masyarakat luas (Widadio, 2024). Inti dari otoritarianisme terletak pada penerapan kontrol menyeluruh terhadap semua orang dalam masyarakat dan mengabaikan segala kemungkinan dialog. Mesin negaralah yang menang.

Dunia politik dan kekuasaan tidak asing dengan pengaruh otoritarianisme. Namun, hal ini bertentangan dengan kerinduan mendasar akan kebebasan dan otonomi yang mendefinisikan kita sebagai manusia. Kebebasan berpendapat merupakan hak yang melekat pada setiap manusia. Pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang wajar bagi manusia. Mempertahankan kekuasaan biasanya memerlukan penggunaan institusi politik seperti partai, badan legislatif, dan pemilu. Namun, otoritarianisme mewakili pendekatan yang sama sekali berbeda. Sebagai sebuah cita-cita, demokrasi mempunyai prinsip-prinsip fundamentalnya: prinsip martabat manusia dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; prinsip bahwa kebebasan berpendapat terjamin dan tidak ada diskriminasi hak; persamaan di depan hukum.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa syarat demokrasi dapat berjalan, namun keadaan politik hari ini bisa jadi berdampak besar bagi Indonesia apabila nilai-nilai demokrasi tergantikan oleh otoritarianisme yaitu:

1. Masyarakat tidak lagi diberikan kebebasan berekspresi sehingga kritik akan dilabel negatif sebagai bentuk anti-pemerintah

Sebagai contoh beberapa kaum intelektual di Indonesia. Menurut seorang filsuf asal Italia bernama Antonio Gramsci yang membagi 2 kelas terhadap kaum intelektual ini. Pertama mereka yang disebut sebagai intelektual organik yang mana mereka yang kritis terhadap kebijakan pemerintah yang sekiranya tidak sesuai dengan kehendak Masyarakat atau berguna bagi kepentingan. Yang kedua adalah mereka yang disebut sebagai kaum intelektual tradisional yang mana mereka tidak memperdulikan kepentingan umum, dan selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah asal ada pembagian keuntungan yang ia peroleh dari penguasa tersebut. Sebenarnya ada 2 pilihan yang bisa diambil oleh para kaum intelektual ini yaitu mereka yang berada dalam kekuasaan seperti menduduki jabatan publik akan tetapi mereka menegaskan sikap mereka dengan moralitas dan keberpihakan yang tinggi terhadap kepentingan umum. Selanjutnya mereka yang berada di luar kekuasaan yang mana mereka membentuk sebuah basis yang didukung oleh Masyarakat untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang melewati rel atau dengan kata lain sewenang-wenang (Pratama, 2021).

2. Kebebasan pers yang dicekal dan munculnya otoritarianisme digital 

Dalam kaitannya dengan supremasi hukum, komponen kuncinya adalah perlindungan hak asasi manusia dan implementasinya. Namun pemblokiran internet sebagai praktik rezim otoriter dapat digunakan untuk mengontrol teknologi guna menjaga kekuasaan politik. Ini berarti otoritarianisme digital juga sedang meningkat. Pada masa kepemimpinan Jokowi misalnya, tingkat serangan online seperti peretasan akun Twitter atau Facebook justru meningkat. Secara umum, pada tahun 2019, kelompok profesi di Indonesia yang paling rentan adalah jurnalis dan sering menjadi sasaran tuntutan pidana.

Dengan total lima kasus, korban terbanyak kedua dalam UU ITE adalah aktivis dan warga negara. Pencemaran nama baik di dunia maya telah dimasukkan ke dalam hukuman berdasarkan undang-undang, namun dalam praktiknya, hal ini dapat dengan mudah dieksploitasi untuk menekan kritik, terutama terhadap pejabat publik (Wiratraman, 2023).

3. Semakin banyaknya pelanggaran hukum 

Budaya perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang pernah terjadi tidak pernah meninggalkan penyebab atau tujuan kejahatan. Akibatnya, masih ada kemungkinan bagi politikus untuk bersalah atas kejahatan tersebut. Dalam kasus korupsi oleh politisi, dalam membuat peraturan dan regulasi melalui undang-undang dan peraturan, terdapat banyak konflik kepentingan, baik kepentingan individu maupun kolektif, perusahaan, politik, dan pemerintah. Pemerintah sendiri memiliki hubungan langsung dengan individu, kelompok, dan partai politik yang berkepentingan di dalamnya. Penyalahgunaan kekuasaan oleh tokoh politik yang melibatkan pejabat pemerintah akan dianggap sebagai tindakan kejahatan politik apabila pejabat yang terlibat melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum untuk melindungi kepentingannya. Konflik kepentingan dikatakan terjadi ketika tugas birokrat, eksekutif, dan legislator sebagai pejabat publik bersinggungan dengan urusan ekonomi pribadi dan politik mereka. Dalam arti sempit, konflik kepentingan mengacu pada lingkungan di mana seorang politisi menggunakan posisi atau jabatannya di pemerintahan, baik secara terbuka maupun diam-diam, untuk mendapatkan keuntungan finansial pribadi (Riyadi, 2020).

4. Birokrat yang tidak netral dan tidak profesional 

Sebagai negara yang mempunyai Sejarah politik yang mengubah Sebagian ataupun seluruh peta politik di Indonesia. Sejarah birokrasi dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Contohnya ketika masa demokrasi parlementer pada tahun 1950-an birokrasi telah menjadi sebuah alat dan pertarungan antar kepentingan para elit partai politik, sehingga di dalam birokrasi pun terjadi polarisasi dan keterpecahbelahan. Kemudian masa demokrasi terpimpin semuanya diambil alih oleh Presiden Soekarno sebagai pemegang kekuasaan absolut sejak ia mengeluarkan dekrit presiden 1959. Pertentangan antara Soekarno, PKI dengan angkatan darat dibawah kepemimpinan presiden soeharto mencapai puncaknya pada Gerakan 30 september 1965 yang sekaligus mengantarkan Soeharto jadi presiden berikutnya setelah Soekarno dan tentu hal ini menimbulkan fragmentasi di birokrasi.

Pada masa orde baru seluruh lini birokrasi didominasi oleh militer dan partai Golongan Karya (Golkar) sehingga birokrasi menjadi suatu alat dalam melakukan tindakan represif, bukan untuk kepentingan partai-partai tapi terjebak dalam satu arus otoritarian model orde baru. Pola kekuasaan yang bersifat patrimonialistik pada masa Orde Baru terlihat dari besarnya kasus korupsi yang dilakukan oleh banyak oknum yang berada dalam sistem birokrasi dan institusi politik. Individu-individu ini memanfaatkan kekuasaan formal mereka untuk menguntungkan diri mereka sendiri dan teman-teman terdekat mereka (Sri Chatun, 2022). Cara kejahatannya terlihat dari riwayat kriminalitas individu yang memanipulasi dengan melibatkan jabatan formal yang disandangnya. Seorang pemimpin daerah bisa dikaruniai kekayaan yang sangat besar karena jabatan formalnya. Memang harus diakui bahwa tempo hari, paradigma kekuasaan politik di era reformasi ini belum mengalami perubahan yang signifikan. Melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan lahirnya Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, prinsip-prinsip tersebut ternyata hanya menggeser paradigma kekuasaan politik dari patrimonialisme ke neopatrimonialisme. Ditambah dengan ketidakprofesionalan birokrat dalam menjalankan pelayanan publik karena rendahnya kualitas rekrutmen semakin memperparah sistem birokrasi di Indonesia.

5. Tidak ada kebebasan ekonomi oleh masyarakat 

Dapatkah pembangunan sosial-ekonomi berhasil diupayakan secara bersamaan dengan demokratisasi politik (“luas,” atau modernisasi demokratis) atau lebih tepatnya, haruskah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mendahului pembukaan politik (“sempit,” atau modernisasi otoriter)? Dalam hal pragmatis dalam melakukan reformasi kebijakan, modernisasi otoriter lebih disukai daripada modernisasi demokratis karena proses demokratisasi menghadirkan lingkungan yang berisiko untuk membangun negara dan pasar yang efisien. Pada dasarnya, rezim-rezim demokratis penuh dengan cacat bawaan yang membuat reformasi ekonomi menjadi bermasalah. Di antara cacat-cacat ini, berikut ini adalah yang paling penting:

  •   pemilihan umum yang kompetitif menghasilkan “siklus bisnis politik”, yang berkontribusi pada solusi kebijakan populis jangka pendek dan mencegah implementasi rencana pembangunan jangka panjang;
  •   pemisahan kekuasaan memungkinkan para pemain veto yang kuat untuk memblokir keputusan-keputusan kebijakan utama dan/atau melemahkan substansinya; selain itu, untuk negara-negara federal, kombinasi yang sulit antara pemisahan kekuasaan secara horizontal dan vertikal dapat menyebabkan risiko “jebakan keputusan bersama”;
  •   pemerintahan multipartai dan politik koalisi menghasilkan kebijakan kompromi, yang juga membawa ketidakstabilan karena rapuhnya kerja sama partai; dan.
  •   representasi kelompok kepentingan dan partai politik mendorong dominasi koalisi distributif yang terlibat dalam perburuan rente dan bertujuan untuk merebut negara (yaitu, mengubah kebijakan negara menjadi sandera aktor-aktor swasta) dengan meningkatkan akses mereka ke jabatan-jabatan pemerintahan untuk memberi imbalan kepada sekutu mereka.

Namun sebagaimana dikutip dari (Gel’man, 2022) Bagaimana modernisasi pemerintahan otoriter di rusia, mereka menderita cacat yang sama seperti pemerintahan demokratis, yaitu, siklus bisnis politik dan koalisi distribusi pencari rente tidak hilang dalam kondisi otoritarianisme pemilu. Tetapi rezim-rezim ini juga sangat bergantung pada mekanisme seperti ekonomi yang dikendalikan negara yang dipolitisasi dan patronase serta pembelian loyalitas para elit dan massa. Semua contoh ini memberikan insentif bagi politisi dan birokrat yang mencegah implementasi perubahan kebijakan besar. Selain itu, mereka juga menghadapi risiko perubahan kepemimpinan sebagai akibat dari konflik pemilu dan kerusakan elit, dan tantangan utama ini berkontribusi pada cakrawala perencanaan jangka pendek dalam rezim otoriter pemilu vis-à-vis rekan-rekan hegemonik mereka.

Kesimpulan

Sebagai bentuk kesimpulan dari artikel ini ialah yang Pertama tidak ada sesuatu hal berkaitan dengan kekuasaan dapat dilegalkan jika sudah melanggar atau menabrak hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menjawab yang Kedua adalah dampak hukum yang akan timbul jika Indonesia jatuh ke dalam sistem politik otoritarian adalah; Masyarakat tidak lagi diberikan kebebasan berekspresi sehingga kritik akan dilabel negatif sebagai bentuk anti-pemerintah; Kebebasan pers yang dicekal dan munculnya otoritarianisme digital; Semakin banyaknya pelanggaran hukum; Birokrat yang tidak netral dan tidak profesional; dan Tidak ada kebebasan ekonomi oleh masyarakat.

 

 

 

Referensi

Gel’man, V. (2022). Authoritarian Modernization: Illusions and Temptations. In The Politics of Bad Governance in Contemporary Russia (pp. 53–70). University of Michigan Press.

Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., Ambarwati, E. A., Alfathni, T. N., Fadhila, N., Septiningrum, S., Aflita, R., Ltubing, J. M. S., Hidayat, A., Setiawan, D., & Pangestu, I. (2021). Makna Demokrasi Pancasila. Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb), 1(1), 59–64. https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.61

Pratama, A. D. (2021). Arus Balik Otoritarianisme (N. P. Sary (ed.)). Sinergi.

Rajab, B. (2022). Otoritarianisme-birokratik orde baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi formal masa reformasi. Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics), 8(1), 59–78. https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817

Riyadi, B. S. (2020). Culture of abuse of power in Indonesia from the perspective of criminology and law. International Journal of Criminology and Sociology, 9(2008), 274–284. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.26

Sihotang, E. G. (2021). Politik Hukum Kaitannya dengan Perkembangan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Administrative Law & Governance Journal, 4(1), 69–88.

Sri Chatun. (2022). Netralitas Birokrasi: Menjernihkan Pola Hubungan Pemerintah dan Birokrasi. Jurnal Multidisiplin Madani, 2(10), 3851–3858. https://doi.org/10.55927/mudima.v2i10.1617

Susanti, B. (2022). Bahaya Otoritarianisme Terselubung. Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/analisis-politik/2022/04/06/bahaya-otoritarianisme-terselubung?open_from=Search_Result_Page

Susanti, B. (2023). Otoritarianisme Berbungkus Hukum. Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/05/otoritarianisme-berbungkus-hukum?open_from=Search_Result_Page

Widadio, N. A. (2024). Warisan Jokowi: Ironi kemunduran demokrasi di tangan si ‘anak kandung reformasi’ di balik gencarnya pembangunan infrastruktur dan investasi. Bbc.Com. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9901z9lp0go

Wiratraman, H. P. (2023). Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital. Undang: Jurnal Hukum, 6(1), 1–31. https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31

 

 

Kategori :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *